Bandung BEDAnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat pada akhirnya merasa pesimis akan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara dan Bogor Barat pada tahun ini, Padahal, persyaratan yang diperlukan terkait itu telah lama dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Drs. H. Deden Darmansyah di DPRD Jabar. Jalan Diponegoro. Bandung Rabu (13/8)
Anggota FPDI Perjuangan ini pesimis DOB Sukabumi Utara dan Bogor Barat bisa terbentuk tahun ini. Terlebih, saat ini memasuki masa transisi antara anggota DPR RI lama periode 2009-2014 dengan legislatif periode 2014-2019 yang baru akan dilantik pada Oktober mendatang.
Hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian dari DPR RI terkait pengesahan rancangan undang-undang pembentukan DOB tersebut. Padahal, pembentukan kabupaten/kota baru itu telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri sejak lima tahun lalu.
"Persyaratan pun sudah dilengkapi, sesuai surat gubernur (Jabar) ke DPRD (Jabar). Enam bulan lalu di sidang paripurna (DPRD Jabar) kita sudah lengkapi kekurangan persyaratannya,"sesalnya
Lahirnya DOB Sukabumi Utara dan Bogor Barat tersebut sudah sangat memungkinan serta didukung oleh sejumlah faktor, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Terlebih, saat ini Jabar hanya memiliki 27 kabupaten/kota seiring disahkannya pembentukan Kabupaten Pangandaran.
"Grand desain pembangunan di Jabar kan 42 (kabupaten/kota), sekarang baru 27. Jadi kita terus berharap lahirnya DOB baru," tutur Deden seraya mengatakan pembentukan DOB Garut Selatan pun telah diusulkan.
Meski belum ada kepastian, saat ini, DPRD bersama Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan DOB jika disahkan, nantinya setiap DOB memperoleh dana bantuan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 3 miliar per kabupaten/kota yang baru. Tutur Deden
Mengenai keterlambatan pengesahan ini dikatakannya "Saya tidak tahu persis. Tapi berdasarkan pengalaman kami (di DPRD Jabar), mungkin RUU cukup banyak, sehingga tidak terkejar, jadi mereka mempunyai prioritas. Jadi kemungkinan di periode DPR RI mendatang. “katanya. @her
