Bandung, BEDAnews,-
Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian, MS Hidayat resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Deklarasi pencalonannya itu digelar di rumahnya di Jalan Cipaku II, Bandung, dalam acara silaturahmi dan halal bil halal pengurus Partai Golkar Jawa Barat.
“Saya menyatakan pencalonan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang dilatarbelakangi motivasi mempersiapkan Golkar menghadapi Pemilu 2019 yang pertama kali menggabungkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," kata M.S Hidayat dalam deklarasinya di Bandung, Minggu (10/8).
Hidayat mengatakan visi elektoral Pemilu 2019 adalah mengupayakan dukungan seluasnya untuk memposisikan Golkar sebaik-baiknya di tengah kehidupan bangsa dan negara. Menurutnya, dengan demikian Golkar memastikan diri untuk mewujudkan pengabdiannya guna memberikan kedudukan utama pada aspirasi luas dan tidak pada kepentingan sempit, memajukan secara optimal pelayanan publik yang luas dan adil serta melindungi seluruh golongan.
Hidayat menambahkan, Jawa Barat adalah pangkalan pertama untuk berproses menjadi pelaku politik di Indonesia," kata dia. Sebagai bekal maju dalam bursa Ketum Golkar, Hidayat mengaku telah mendapat dukungan dari anggota dan pengurus Golkar Jawa Barat “Tim sukses sudah dibentuk, diantaranya Marzuki Darusman, Slamet Effendi, Dolli Kurnia dan Hafidz Kawasi, saat ini semua hadir,” ujarnya lagi.
Hidayat mengungkapkan, beberapa program telah ia siapkan jika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya, melakukan revitalisasi dan regenerasi di organisasi. "Regenerasi harus dilakukan sehingga lebih dari 50 persen kepengurusan akan diisi oleh generasi muda," kata Hidayat. Ia mengatakan pentingnya regenerasi, karena akan memberikan kesempatan pada generasi muda.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin atau akrab dipanggil Yance yang hadir dalam acara tersebut menyatakan belum resmi mendukung Hidayat, Namun ia mengaku akan mendukung bila putera daerah yang maju dalam bursa Ketum Golkar. Kendati demikian, dirinya akan tetap melihat perkembangan berikutnya, terlebih dalam peristiwa politik tidak bisa cepat.
Menurut Yance, DPD Golkar Jabar dan kabupaten/kota se Jabar sudah sepakat untuk tidak menyetujui adanya Munas dipercepat. Dengan kata lain pihaknya akan tetap menanti Munas sesuai ketentuan yakni Oktober 2015. "Proses politik itu selalu berkembang pada saatnya, tidak bisa ditentukan hari ini. Sekarang Oktober 2014 saja belum, apalagi 2015,” ujarnya. (Lanie)
