Bandung. BEDAnews
Sempat ditunda beberapa saat karena kehadiran anggota Dewan peserta rapat paripurna tidak memenuhi quorum tidak mencapai 2/3 nya atau 66 orang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat akhirnya mensahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksnaan APBD (P2APBD) Jabar TA 2013 dan Raperda Pengelolaan dan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar masing-masing menjadi Peraturan Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang hanya dihadiri 60 orang dari 99 orang anggota DPRD Jabar.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara bersama wakil Ketua Rudi Harsa Tanaya, UU Rukmana, Komaruddin Taher, dihadiri oleh Wagub Jabar Dedy Mizwar beberapa pimpinan OPD dan SKPD Pemprov Jabar berlangsung di Ruang sidang Paripurna Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro 27 Bandung. Kamis (17/7)
Doni Ahmad Munir anggota Badan anggaran DPRD Jabar membacakan laporan Badan Anggaran yang membahas raperda provinsi jawa barat tentang P2APBD dalam pembukaannya menyatakan, berartinya sebuah APBD adalah seberapa besar dia bermanfaat secara substantive bagi masyarakat, sedangkan draft rancangan peraturan daerahnya sendiri dibacakan oleh anggota Bangar Dra. Hj. Iemas Masithoh, SH.
Sementara laporan pansus III tentang Raperda Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat yang dibacakan Oleh Ketua Pansus Achdar Sudrajat yang terlebih dulu mengungkapkan kronologis pembahasan raperda yang sempat tertunda pengesahannya ini, sempat di Interupsi oleh peserta rapat paripurna Lalu Suryadi dari FPKS yang meminta Ketua Pansus untuk langsung membacakan laporandan rekomendasi hasil pansus, yang diterima dan ditindaklanjuti oleh pimpinan sidang. @hermanto
