Bandung BEDAnews.
Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dan kota di jawa barat harus sinergis dan terpadu dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi.
Tidak sinergisnya program pembangunan berakibat kurang terserapnya anggaran bantuan Provinsi dan Pusat di Kabupaten/ tidak terlepas dari kekurang cermatan daerah dalam mengusulkan program kerja. Sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di daerah itu sendiri.
“Seharusnya Pemkab dan Pemkot dalam menyusun rencana pembangunan menyesuaikan atau mensinergikan dengan program yang dirancang oleh Provinsi dan Pusat. Dengan sinerginya program daerah dengan provinsi dan pusat, maka dapat menekan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).”
Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Jabar Diah Nurwitasari kepada wartawan saat ditemui disela-sela Musrenbang Jabar 2015, di hotel Horison, Rabu (16/4).
Lebih jauh dikatakan anggota fraksi PKS DPRD jabar ini. “Melalui kegiatan Musrenbang Jabar 2015 diharapkan bisa ada sinergitas, ada keterpaduan antara apa yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.," tuturnya
Rancangan pembangunan di daerah harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD Jabar. Pemerintah kabupaten/kota pun harus mengenyampingkan ego kewilayahan ketika berbicara pembangunan.karena itu pihaknya , meminta pemerintah kabupaten/kota memiliki rasa kepemilikan terhadap berbagai program yang dicanangkan pemprov.
Hilangkan juga ego politis, karena pembangunan yang dijalankan pemprov pada akhirnya untuk pembangunan di kabupaten/kota juga, mereka yang menjalankan, diharapkannya pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus lebih baik lagi. "Mana yang mampu oleh provinsi, mana oleh pusat, mana kabupaten/kota," ujarnya.
Meski begitu, diakuinya hingga kini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang telah baik dalam pengajuan rencana pembangunannya. Ini terbukti dengan diraihnya penghargaan oleh beberapa daerah di Jabar itu.
"Cerminannya dari penghargaan yang diraih, seperti WTP. Dan ini menjadi tantangan bagi kabupaten/kota, termasuk juga terkait reformasi birokrasinya yang masih perlu diperbaiki" kata Diah @hermanto
