Sukabumi.BEDAnews
Hearing Dialog Komisi A DPRD Jawa Barat dengan tokoh masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mengambil tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” mendapat respon yang sangat positif terutama dari aparatur dan perangkat desa yang turut menghadiri kegiatan rutin DPRD provinsi Jawa Barat tersebut.
Hearing Dialog yang menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Jabar Nanang Syaefudin , S.Sos. M.Si. pada pengantarnya merupakan agenda rutin DPRD Jabar dalam mensosialisasikan produk-produk yang telah dihasilkan DPRD Jabar dan dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari masyarakat ini, merupakan yang kedua kalinya di tahun 2014 dan kali keduanya dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, setelah pada tahun 2013 kemarin juga mendapat kesempatan yang sama.
Kegiatan yang diikuti Ketua Komisi A Drs. Yusuf Puadz, dan anggotanya Dewi Syarifah S, SH. MH serta di moderator Ujang Fahpulwaton, SE yang juga anggota Komisi D DPRD Jabar ini, dilaksanakan di gedung Puskopit Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak. Kabupaten Sukabumi Kamis (27/2)
Antusiasme Perangkat Desa Kabupaten Sukabumi yang mendapat kesempatan untuk berdialog dengan anggota DPRD dari Komisi A yang berkaitan dengan tema hearing dialog dan kapasitasnya sebagai aparatur, nampak sangat antusias berinteraktif dengan anggota pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jabar yang membidangi masalah pemerintahan dan pembangunan Desa, terutama terkait dengan permasalahan UU No 6 2014 tentang Desa serta permasalahan bantuan keuangan untuk desa yang dirasakan mereka masih bermasalah.
Ujang Anggota BPD Desa Nagrak kabupaten Sukabumi mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kapasitas mereka sebagai BPD. “Bila ada permasalahan di desa, BPD tidak boleh memberikan pendapatnya, kapasitas BPD hanya sekedar mitra kepala desa, karena pihaknya minta karenanya Ujang minta agar dikeluarkan peraturan yang memperkuat kapasitasnya sebagai BPD tidakl hanya pelengkap.
Sedangkan Encep Basuni perwakilan Desa karang tengah yang merupakan calon ibukota Kabupaten Sukabumi Utara yang saat ini tengah diproses di DPR, mengeluhkan sampai saat ini didesanya yang calon ibukota ini, masih banyak masyarakatnya yang belum dapat menikmati aliran listrik, selain itu encep juga keberatan dengan masalah penyusunan profil desa karena keterbatasan perangkat sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk updating data profil desa.
Sedangkan Sunarya yang dipanggil Aher dari apdesi mengeluhkan sampai saat ini ada sekitar 35 desa diwilayahnya yang belum cair bantuan desanya, serta kecilnya bantuan kinerja aparatur desa yang hanya Rp. 15 juta perbulan yang dirasakannya tidak cukup. @hermanto
