Bandung, BEDAnews,-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan sepanjang tahun 2014 akan menambah 6 juta orang peserta baru. Dari angka tersebut sebanyak 5 juta orang adalah tenaga kerja formal dan satu juta orang adalah tenaga kerja informal.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Junaidi, pihaknya akan giat mendatangi semua perusahaan agar mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. "Perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan kami beri sanksi tegas," kata Junaidi dalam acara workshop "Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).
Junaidi menambahkan, sesuai UU Ketenagakerjaan pemerintah pusat mewajibkan perusahaan untuk memasukkan karyawannya dalam program jaminan sosial, namun bagi pemerintah daerah hal seperti itu tak terlalu prinsipil. “Saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 12 juta orang. Target kami menambah kepersertaan sebanyak 6 juta orang setiap tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut Junaidi menjelaskan, masih ada tantangan dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya kanal distribusi masih belum cukup banyak tersedia menjangkau seluruh sebaran masyarakat pekerja Indonesia. “Baru ada 121 kantor PT Jamsostek yang sekarang bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan, belum bisa dibangun di seluruh pelosok tanah air,” ujar Junaidi. Kemudian, sistem pengawasan ketenagakerjaan belum cukup kuat untuk menjamin pelaksanaan norma jaminan sosial, adanya otonomi daerah, dimana kebijakan masing-masing daerah yang beragam menyulitkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat. Lalu, kurangnya awareness mengenai pentingnya jaminan sosial, serta terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latif Agaff, mengungkapkan perlindungan sosial merupakan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga negara. “Pada hal inilah pentingnya keberadaan BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” katanya. Latif menuturkan, jaminan sosial untuk warga Indonesia tergolong masih rendah, tak lebih dari 30 persen, padahal di Indonesia ada sekitar 30 juta pekerja di sektor informal–yang menjadi sasaran BPJS Ketenagakerjaan. Latif menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan belum menyentuh pekerja sektor informal. Padahal, 70 persen tenaga kerja kebanyakan berasal dari sektor informal. “Idealnya diatas 50 %,” pungkasnya. (Lanie)
