Keberlangsungan roda pemerintahan tidak terlepas dari sikap soliditas antara pemimpin dengan birokratnya. Mengapa demikian, karena dimanapun birokrat pemerintah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan apa yang telah menjadi kebijakan seorang kepala daerah.
Terlebih, kedudukan seorang birokrat itu telah diatur dalam undang-undang yang mengharuskan untuk loyal kepada siapapun yang menjadi pemimpinnya di pemerintahan. Dengan demikian, ‘kedekatan’ birokrat dengan pemimpin sebelumnya tidak bisa digeneralisasikan sebagai loyalis pemimpin sebelumnya.
Maka demikian, kalaupun terdapat birokrat yang memang ‘dekat’ dengan pemimpin sebelumnya semisal ketika adanya kedekatan yang terjalin antara birokrat dengan walikota semasa Dada Rosada, hal tersebut bukanlah hal yang salah jika dikepemimpinan Walikota Bandung saat ini masih tetap bisa eksis karena memiliki kemampuan, kompetensi serta loyalitas yang baik terhadap pimpinannya serta dapat mengejawantahkan program Walikota Bandung dengan sangat baik.
Itu artinya, birokrat seyogyanya merupakan sebuah kekuatan dan dijadikan alat pelaksana bagi program pemerintahan bukan sebaliknya, yang dalam hal ini Kota Bandung kini dipimpin oleh Ridwan Kamil.
“Loyalitas birokrasi tidak dapat dilihat dari siapapun personal pemimpinnya, namun dilihat dari loyalitasnya sebagai atasan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Maka, jadikanlah birokrat yang ada sebagai kekuatan untuk disinergikan, bukan sebaliknya cenderung ‘dimusuhi’,” ucap pengamat pemerintahan UNPAD, Prof. Dede Mariana.
Lebih jauh dikatakan Dede, sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pergantian suksesi kepemimpinan, birokrat selalu terseret pada tataran politik praktis, dalam hal ini dukung mendukung kandidat merupakan hal yang selalu menjerat para birokrat. Oleh karena itu, dengan paradigma baru yang dibangun Ridwan Kamil, hendaknya mulai pula untuk menghapus sistem recruitmen dan perlakukan atas dasar latar belakang dukung mendukung kandidat atau faktor like or dislike.
“Lakukalah rekruitment secara professional. Jangan terkooptasi pada faktor kepentingan politis dan personal. Karena, bagaimana pun cara tersebut akan menghilangkan kompetensi yang dimiliki birokrat secara optimal. Ujilah kemampuan birokrat secara nyata. Baru rerward dan punishment diberlakukan,” paparnya.
Oleh karenanya, yang terpenting langkah walikota kedepan adalah melakukan komunikasi intensif ke internal birokrat. Sehingga, tidak timbul apriori dari masing-masing yang akhirnya timbul kesuudzonan. “Sehingga, walikota tidak apriori bahwa ini adalah peninggalan pemimpin lama dan sebaliknya pejabat juga tidak perlu apriori bahwa ada pemimpin baru kemudian akan mereka-reka kemauannya seperti ini-itu,” ingatnya.
Dalam unsur pemerintahan, tambahnya, keberadaan birokrasi itu merupakan mesin penggerak jalannya sebuah pemerintahan. Sehingga, pemimpin dan birokratnya dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang se-efektif mungkin.
“Karena dalam sebuah pemerintahan itu, suka maupun tidak suka, birokrasi itu mesin dari sebuah pemerintahan. Untuk memberdayakan itu, walikota, wakil walikota dan sekda harus bersama-sama melakukan komunikasi yang intensif,” ujarnya.
Dalam hal ini, pada intinya walikota harus segera melakukan konsolidasi dalam rangka mengimplementasikan apa yang telah menjadi program-programnya. Begitupun para birokrat yang menjadi pelaksana di pemerintahan Kota Bandung. “Di masa transisi ini memang walikota dengan birokratnya perlu adaptasi,” terangnya.
Menyambungkan Diri
Sementara itu, Tokoh masyarakat yang juga politisi senior, Tjetje H Padmadinata menuturkan langkah pertama yang harus dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil adalah untuk segera menyambungkan diri dengan internal Pemkot Bandung. Terlebih, Ridwan Kamil ini berlatar belakang bukan dari kalangan birokrat seperti Walikota Bandung sebelumnya. “Karena seorang pemimpin itu tidak bekerja sendiri. Yang namanya pemimpin itu memimpin dan yang melaksanakannya itu adalah stafnya,” tandas Tjetje.
Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya sebagai pelaksana. Sehingga, jika satu daerah dikerjakan hanya oleh pemimpinnya saja itu akan menguras tenaga. “Buat apa birokrasi, bukan pemimpin namanya kalau semua pekerjaan dikerjakan sendiri oleh pimpinan,” terangnya.
Ibarat di kesatuan, pemimpin itu bagaikan seorang komandan yang memiliki kewenangan untuk memerintah, sedangkan yang memegang senjata diserahkan pada seorang prajurit atau perwiranya. “Oleh karenanya, pejabat publik itu pemimpin di pemerintahan, yang mengerjakannya sudah ada biro-biro, ada dinas, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan,” cetus Tjetje.
Dalam menunjang kinerja, Walikota Bandung Ridwan Kamil tidak perlu tabu dalam merangkul stafnya yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan program-program Pemerintah Kota Bandung. Sekalipun, birokrat tersebut dikenal sangat dekat dengan pemimpinnya semasa kepemimpinan sebelumnya.
“Jika birokrat itu memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bekerja ya rangkul saja tidak masalah. Saya tidak pernah dengar, adanya loyalis Aa Tarmana lah, Dada Rosada, maupun siapa saja di Pemkot Bandung,“ pungkasnya.
Ia meminta semua pihak untuk bersikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan dalam kaitan ini. Karena sepengetahuannya, sebutan itu tidak pernah ada di masa kepemimpinan walikota siapapun sebelumnya.
“Jadi jangan pakai perasaan dan kekanak-kanakan menyebut loyalis Dada. Dada itu kan memimpin Bandung sepuluh tahun, jadi kalau loyal kepada Pa Dada ya karena waktu itu sebagai pemimpinnya. Saya malu sebagai warga kota bandung kalau denger seperti itu, “ tegasnya.
Jadi Pejabat Publik Itu Ada Aturan Mainnya
Tokoh masyarakat yang juga politisi senior, Tjetje H Padmadinata mengaku pernah mengalami masa transisi dari satu walikota ke walikota berikutnya. Misalnya pada tahun 1971 saat perpindahan Walikota Bandung, Hidayat Sukarma Wijaya ke Walikota Bandung, Otje Djundjunan, dan pengalaman transisi itu terus berlanjut hingga semasa jaman Walikota Bandung, Aa Tarmana ke Walikota Bandung, Dada Rosada dua periode.
“Dari sekian kali masa transisi walikota yang saya alami, itu berjalan biasa-biasa atau normal-normal saja, ada pejabat yang dipertahankan ada juga pejabat yang baru, dan itu berjalan wajar-wajar saja,” ujar Tjetje Minggu (27/10).
Dari sekian perpindahan dari walikota ke walikota selanjutnya, menurut pendapatnya, karir Dada Rosada yang berjalan mulai dari PNS kemudian menjadi Walikota Bandung, ketika awal menjabat langsung disambut, diterima dan bekerja sama dengan bawahannya. Sehingga, sangat mudah dalam melakukan adaptasi untuk menjalankan program-programnya. “Jadi tidak ada masalah, langsung berjalan dan berproses wajar-wajar saja,” tuturnya.
Sementara itu, karena kepemimpinan Walikota Bandung Ridwan Kamil sekarang ini merupakan orang luar birokrasi. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan Ridwan Kamil adalah menyambungkan diri dengan unsur pemerintahan Kota Bandung.
“Ya sebaiknya kalau dari kalangan luar ya menyambungkan terlebih dulu lah ke dalam, seperti halnya ketika kita sekolah, saat ada murid baru tidak tiba-tiba langsung akrab kan,” tanyanya.
Pemkot ini, dijelaskan Tjetje, merupakan birokrasi pemerintahan kota, dimana birokrasi itu artinya pemerintahan yang memiliki bagian-bagian. Dengan kata lain, birokrasi pemerintahan itu memiliki aturan main dan kultur tersendiri yang harus diikuti.
“Oleh karenanya, kalau menjadi pejabat publik seperti presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati, mau tidak mau harus ikuti aturan main yang berlaku, seperti tata cara bagaimana bekerja, aspek pengamanan sampai ke protokoleran itu ada aturan mainnya,” ucap Tjetje.
Maka dari itu, kembali diingatkan, jika orang diluar birokrasi menjadi pejabat publik maka sebaiknya perlu menyambungkan diri terlebih dahulu dengan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Karena, di pemerintahan itu menganut aspek tata kerja dimana artinya berkerja yang tertata. “Karena untuk menjadikan pejabat publik itu kan mahal costnya, lain halnya dengan menjadi seorang supir bus,“ kilahnya.
Berdasarkan pada pengalamannya, bagi seorang pejabat publik itu harus memiliki rutinitas dan kreatifitas. Dimana, yang termasuk rutinitas itu adalah usaha yang berkelanjutan dan kreatifitas itu adalah hal-hal yang baru.
“Ridwan Kamil ini kan baru sebulan, jadi belum jelas bagaimana rutinitasnya dan apa kreatifitasnya, karena rutinitas itu ada aturan mainnya seperti UU, PP, Perda dan lainnya,” tegasnya.
Dicontohkannya, pihaknya sangat respect terhadap Pemprov DKI Jakarta yang sekarang ini tengah berjalan. Dimana pada saat itu, Wakil Gubernur, Ahok mengeluarkan statementnya pada saat pemrop melakukan penertiban pasar tanah abang dimana ia menyatakan tindakannya ini hanya menjalankan Perda. Itu artinya, dalam menjalankan pemerintahan itu sudah ada aturannya tinggal melaksanakannya saja.
Jika melihat itu, sama halnya dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Bandung khususnya pelayanan itu segalanya sudah diatur dalam Perda. “Jadi saya bukan simpatisan Ahok, tapi saya hormat kepada statementnya sebagai pemimpin, saya artikan tindakan itu kan bukan atas kemauannya tetapi atas aturan main yang berlaku,” akunya.
Ia mengaku telah banyak juga dilibatkan dalam penyusunan Perda salah satunya Perda K3. Maka demikian, untuk rutinitas ini sebenarnya sudah ada aturan mainnya hanya tinggal melaksanakannya saja.
“Saya tidak tahu di Kota Bandung ini, apa yang belum ada Perdanya karena setahu saya banyak yang sudah diatur dalam Perda. Ini jangan sampai terbengkalai sehingga merugikan kepentingan publik, jadi rutinitas harus berproses secara normal,” tandasnya.
Rutinitas dan kreatifitas itu harus memiliki keseimbangan, karena untuk menjalankan pemerintahan itu tidak mungkin dilakukan baru semua. Makanya, untuk walikota dan wakil walikota yang baru harus transparan, mana yang program hasil dari musrenbang dan mana yang semata-mata keinginan pribadi. Menurutnya, secara implementasi program itu adalah perencanaan (plan) ditambah anggaran. Sedangkan diluar itu baru merupakan keinginan.
“Jadi siapa saja yang menjadi pejabat publik harus seperti itu, tetapi kalau tidak mau ikut aturan ya seperti saya, dan saya hidup tidak permah punya atasan dan bawahan, semua kawan,” serunya. (Sumber Koran BOM)
