Bandung, BEDAnews
Enam puluh delapan tahun sejak Jawa Barat dinyatakan keberadaannya, selama itu pula pemerintah belum memberikan apresiasi yang sewajarnya terhadap masyarakat pedesaan, sehingga sampai saat ini mereka tetap berada dalam pertumbuhan yang berat dengan ekonomi biaya tinggi. Padahal keberadaan mereka merupakan penjaga stabilitas dan kondusivitas pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Hal ini dikatakan Maman Abdurrachman, anggota Komisi C dan mantan Wakil ketua komisi B DPRD Jabar kepada Bedanews.com, di DPRD Jabar Bandung, Sabtu (17/8), terkait dengan peringatan HUT Jabar yang akan diperingati Senin 19 Agustus ini.
Dijelaskan Maman, sejak era gubernur yang lalu-lalu dan dua periode yang sekarang ini, dirinya tidak melihat adanya apresiasi terkait dengan perjuangan masyarakat di desa. Baginya seolah-oleh pembangunan di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) kemudian Bandung raya begitu maju, padahal begitu kita melihat ke dalam pedesaan, belum terlihat apresiasi terhadap mereka yang selama ini telah berjuang menjaga stabilitas dan kondusivitas pembangunan ekonomi.
“Artinya bantuan ke desa harus lebih ditingkatkan dan digiatkan. Apa sih yang dikontribusikan pemerintah provinsi, kabupaten-kota di Jabar,” tuturnya.
Dalam kondisi kekinian masyarakat desa telah memberikan kontribusi melalui PAD yang kita dapatkan dari PKB (pajak kendaraan Bermotor), BBN KB (bea balik Nama Kendaraan bermotor) dan sebagainya, masyarakat desa saat ini boleh dikatakan pada menggunakan sepeda motor bahkan ada yang satu rumah sampai 2 motor.
“Kalau saya hitung rata-rata kontribusi desa terhadap pemerintah di structural Jabar perdesa ada yang Rp. 3-10 Milyar dan yang rendah Rp. 2-3 milyar kalau dirata-rata Rp. 5 Milyar perdesa. Sekarang timbal balik kita kepada desa terkait dengan pembangunan berapa sih? Yang baru diberikan oleh gubernur ada regular Rp. 100 juta,” ungkannya.
Mari kita analisa kembali apresiasi kita terhadap pembangunan di Desa yang telah menjaga stabilitas dan kondusivitas pembangunan ekonomi di Jawa Barat, mereka telah banyak membantu.
Biaya operasional di pedesaan itu tinggi, karena infrastruktur yang berat untuk transportasi hasil bumi, hasil produksi di daerah kearifan local masing-masing, itu sebenarnya yang harus diberikan apresiasi bagi mereka yang telah menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.
Perkembangan ekonomi masyarakat di pedesaan tidak bisa tumbuh akibat dari beratnya infrastruktur tersebut. “Semuanya ekonomi biaya tinggi, ongkos ojeklah, ongkos buruh, dan waktu tempuh yang lama,” katanya. (hermanto)
