Bandung, BEDAnews
Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan Jawa Barat (KPJB), mendesak DPRD Jawa Barat untuk memanggil Aher – Demiz agar mempertanggungjawabkan janji politik semasa kampanye mereka untuk sekolah gratis sampai SMA/SMK di Provinsi Jabar.
Dalam aspirasi mereka di depan Gedung Sate Bandung, Kamis, (18/7/2013) mereka menagih janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar terkait sekolah gratis mulai SD hingga SMA.
Koordinator Investigasi KPJB, Dwi Subianto dalam orasinya mengungkapkan, sejak dibukanya tahun ajaran baru 2013-2014, sampai bulan Juli ini, realita biaya masuk SMA dan SMK di Jawa Barat masih mahal. Pungutan biaya itu hampir merata di kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ia mencontohkan, di Kota Bandung masih ada beberapa sekolah yang selain memungut iuran peserta didik baru, juga iuran bulanan kepada siswa, walaupun pemerintah pusat telah memberikan bantuan Rp. 1 juta per siswa ditambah dari pemerintah provinsi sebesar Rp. 200 ribu.
"Sekarang sekolah-sekolah malah menaikkan DSP dan SPP, hanya sebagian kecil kabupaten/kota di Jabar yang menggratiskan iuran, sedangkan di Bandung ada yang mencapai Rp. 500 ribu per bulan," ujarnya.
Melihat hal tersebut, pihaknya mengingatkan pasangan Aher-Demiz untuk menepati janji manis saat kampanye Pilgub Jabar 2013-2018. "Pada saat itu keduanya menjanjikan juga pendidikan SMA/SMK di Jabar gratis, sehingga sebagian warga terbuai untuk menentukan pilihan kepada pasangan ini," kata dia.
Oleh karena itu, Koalisi Pendidikan Jawa Barat menuntut Gubernur Jabar untuk segera memerintahkan seluruh bupati dan walikota agar menggratiskan biaya sekolah SD hingga SMA/SMK. "Jadi 20 persen alokasi APBD di Jabar harusnya diprioritaskan untuk fungsi pendidikan sehingga bantuan dari Pemprov Jabar akan lebih besar," kata dia.
Sementara itu, menyikapi aspirasi dari Koalisi Pendidikan Jawa Barat tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan memenuhi janji sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK dan sederajat. "Pasti akan dipenuhi, cuma kan untuk memenuhi 1,5 juta orang itu tidak sederhana karena uangnya besar," kata Heryawan.
