Bandung, BEDAnews
Saat ini perlu dilakukan reformasi structural birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, demikian ditegaskan anggota komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, Helmy Attamimi, kepada Bedanews.com Rabu (19/6) di DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro Bandung.
Menurutnya, ada beberapa program kegiatan yang terkait dengan bidang yang tidak ada pejabatnya jadi terganggu. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah reformasi structural birokrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, supaya kondisinya menjadi kondusif, sehingga semua anggaran dan pekerjaan bisa terserap dan terlaksanakan tepat waktu.
Apalagi Dinas pendidikan Jawa Barat merupakan penampung anggaran terbesar dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2 trilliun lebih. Belum anggaran dari APBN-nya, yang anggarannya tidak bisa kita ketahui berapa besarannya?.
“Dengan mundurnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, akan berdampak terhadap kemajuan pendidikan di Jawa Barat. Untuk itu saya mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mereformasi, merubah, tatanan dan tata kelola manajemen structural di Dinas Pendidikan Jawa Barat.”
Hal ini dikatakannya agar ke depan penyerapan anggaran dapat terlaksana secara tepat waktu, karena ketepatan pelaksanaan anggaran sangat berdampak besar terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.
“Salah satu kejaran kita dibidang pendidikan ini adalah peningkatan IPM masyarakat Jawa Barat, yang jadi cerminan keberhasilan pembangunan juga masalah pendidikan,“ pungkasnya. (Hermanto)
