BEDAnews, Bandung
Kota Bandung, menjadi kota pertama di Indonesia yang melaksanakan sensitisasi konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melawan korupsi. Terpilihnya Bandung sebagai yang pertama karena, menurut Damaris J Monteiro tnunay, sebagai pelaksana kegiatan tersebut, Kota Bandung sudah mempunyai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan mempunyai komitmen mengenai anggaran. Setelah Kota Bandung, nantinya kegiatan ini akan berlangsung ke kota-kota lain di Indonesia.
Kegiatan ini, menurutnya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kendala daerah dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah. “Hasil kegiatan ini, nantinya akan di bawa ke tingkat pusat untuk di bahas lebih lanjut agara dapat memecahkan masalah yang ada di daerah,” jelasnya.
Sementara itu Walikota Bandung dalam sambutannya mengatakan bahwa korupsi merupakan wabah yang sangat berbahaya dengan begitu banyak efek yang merusak seperti melemahkan demokrasi dan negara hukum, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar dan mengikis kualitas hidup. Kondisi ini terjadi karena kurangnya integritas dan nasionalisme, karena pelaku lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dibandingkan kepentingan negara.
“Jika penyakit ini tidak segera diatasi hampir pasti menurunkan daya saing bangsa, rapuhnya sendi-sendi kehidupan warga, yang berujung meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,” Ujar Dada Rosada, pada saat pembukaan acara sensitisasi konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melawan korupsi, di Hotel Aston Tropicana, Jalan Cihampelas, Rabu (28/3).
Pemkot Bandung menurutnya akan terus memperjuangkan terealisasinya amanah Inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, antara lain melalui Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dalam perwal no 891 tahun 2008 tentang rencana RAD-PK tahun 2009-2013.
“Saya pun merasa bersyukur upaya ini diapresiasi pemerintah pusat, dimana Kota Bandung telah ditetapkan sebagai pilot project Bappenas-Kemitraan pada tahun 2008 bersama lima kabupaten/kota lain di Indonesia, khususnya dalam penyusunan RAD-PK dan pelaksanaan Citizen Report Card (CRC), serta pilot project pengembangan sistem integritas dan pencegahan korupsi tahun 2010.,” jelas Dada.
Hasil dari RAD-PK ini pun, menurutnya cukup bagus, karena hasil survey TII (Tranparancy International Indonesia) Kota Bandung nilainya dari 3,4 menjadi 5,2. Meskipun sudah cukup bagus, tetapi Dada mengharapkan dapat terus untuk ditingkatkan lagi, apakah dari pihak internal maupun eksternalnya.
Dada juga mengungkapkan dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi direalisasikan melalui beberapa hal seperti, restrukturisasi penghasilan PNS, penataan pola karir, restrukturisasi kelembagaan termasuk pola pelaynana terpadu satu pintu, penerapan e-procurement, penandatanganan deklarasi integritas oleh 31 elemen, deklarasi pramuka integritas, penandatangan pakta integritas, penetapan zona integritas, pembentukan forum komite integritas pemantau independen, galeri integritas Bandung lautan Api, penerapan kode etik PNS, penyusunan RAD-PK tahun 2009-2013, pengelolaan laporan gratifikasi dan pematauan pelaksanaan pakta integritas.
“Saya yakin berbagai upaya tersebut dapat memperkuat sistem integritas pelayanan, yang insya Allah akan menghasilkan output yang benar-benar mempermudah masyarakat dalam menerima haknya dengan baik,” pungkasnya. ***
