Bandung, BEDAnews
Terkait dengan pembangunan bandara international milik pemerintah provinsi Jawa Barat Kertajati di Majalengka, Komisi C DPRD Jabar saat ini tengah mengkaji pembentukkan badan usaha milik daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, demikian dikatakan ketua Komisi C DPRD Jawa Barat Diah Nurwitasari, Dip. Ing. Kepada wartawan Jum’at (19/4) lalu di Bandung.
Menurut Diah, Komisi C DPRD Jawa Barat selain tengah melakukan pengawasan terhadap BUMD, saat ini Komisi C juga sedang mengkaji pembentukan BUMD BIJB Kertajati secara mendalam.
Diungkapkan kader PKS, alumni IPTN yang mengenyam pendidikan pesawat di Jerman ini, Pembentukan BUMD baru ini memang dibutuhkan untuk mengurus kerja sama bisnis sehingga nantinya tidak langsung berurusan dengan pemerintah, serta pembentukan BUMD ini pun dapat dilakukan secara pararel dengan pembangunan BIJB tanpa menunggu bandara selesai. “Ini baru mulai dikaji karena Raperda lalu belum ada tetapi kalau dikatakan wacana atau rencana memang ada seperti itu," tutur anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar 2 ini.
Sementara pengawasan yang dilakukannya terhadap BUMD-BUMD milik pemda Jabar, Diah menyatakan komisi C DPRD Jawa Barat telah melakukan evaluasi cukup ketat pada BUMD yakni dengan melakukan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dewan pada BUMD sekarang secara lebih detail dan mendalam.
Diharapkan tahun 2013 ini, BUMD yang kurang optimal bisa lebih baik lagi kinerjanya. Lalu kita mendorong BUMD harus berani melakukan langkah yang serius untuk pembenahan jangan ragu-ragu.
Diakuinya bahwa untuk mengevaluasi semua BUMD lebih dalam, membutuhkan waktu cukup lama karena, satu persatu BUMD tersebut ditelusuri secara menyeluruh. Evaluasi mendalam tidak hanya dilakukan untuk BUMD yang kinerjanya kurang optimal bahkan nyaris merugi seperti PD Jawi dan PT Agronesia. Tetapi juga dilakukan untuk BUMD yang kinerjanya optimal dan menghasilkan deviden yang besar seperti Bank BJB Tbk. (hermanto)
