Bandung, BEDAnews
Pernyataan wakil ketua DPRD Jawa Barat H. Rudi Harsa Tanaya, yang mendorong DPRD Jawa Barat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas dugaan adanya berbagai permasalahan di BUMD Bank BJB yang merebak akhir –akhir ini dihadapan massa ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi) yang berunjuk rasa ke DPRD Jabar pekan lalu, ternyata cuma lips service.
Pasalnya pernyataan wakil Ketua DPRD Jabar tersebut dibantah oleh anggota komisi C DPRD Jabar Yoga Santosa, yang menyatakan Rudi Harsa bukanlah coordinator komisinya, Koordinator mereka adalah yang lain.
“Begini ya, Pak Rudi Harsa itu coordinator (red: komisi) yang lain, kalau coordinator Komisi C itu wakil Ketua yang lain, yang secara normative kami juga sama saja kalau seperti pa Rudi Harsa sama begitu.” ungkap Yoga.
Tapi kongkritnya seperti apa, kinerjanya operasinalnya pansus seperti apa tetap ada mekanisme yang diatur tata tertib, terang Yoga Santosa kepada wartawan, Senin (11/3) di ruang rapat komisi C DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, usai menerima aspirasi ARAK yang menagih janji DPRD untuk membentuk pansus BJB.
Sementara sekjen Ki Sunda, Andri usai pertemuan menyatakan rasa keheranannya. “Aneh ! Aneh Ketua dan wakil Ketua itu aneh sekali, apakah mereka melindungi kepentingan kelompok atau organisasi,” katanya heran.
DPRD Jabar dalam menerima aspirasi tersebut tidak dihadiri Ketua komisi C Diah Nurwitasari dari FPKS, dan diterima oleh Wakil ketua komisi C Arsyad Ardiansyah, serta anggotanya Imas Masithoh, Aceng Roni dan yang paling banyak memberikan keterangan Yoga Santosa.
Mengenai pembentukkannya pansus, diungkapkan anggota fraksi Partai Golkar ini, bukan bicara perlu gak perlu. “Kami sampai saat belum mendapatkan data dari aparat hukum. Karena itu juga bahan yang kongkrit dan itu yang akan menanganinya nanti, dan kami tidak punya kewajiban untuk menghakimi,” tuturnya. (Hermanto)
