Garut, BEDAnews
DPRD Kabupaten Garut meminta rencana pemasangan paving block di ruas-ruas jalan pusat kota Garut atau disebut Pengkolan dihentikan dulu, sebelum ada kajian komprehensif mengenai dampak proyek senilai Rp. 2,7 miliar itu. Selain itu, penolakan dari masyarakat Pengkolan terhadap kegiatan tersebut terus bermunculan.
Untuk sementara ini (pemasangan paving block) harus dihentikan dulu. Diharapkan dengan kondisi seperti ini (banyak warga tak setuju) harus dikaji lagi secara komprehensif tentang fungsinya itu. “Ke kita juga sudah masuk beberapa pengaduan mengatasnamakan forum RW di sana," kata Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, Senin (11/3).
Bajuri menyesalkan munculnya pengaduan serta penolakan warga terhadap rencana pemasangan paving block dan revitalisasi pedagang kaki lima (PKL) di Pengkolan. Sebab hal itu menunjukkan tidak matangnya kajian serta sosialisasi dilakukan Pemkab Garut.
“Kita jadi bertanya-tanya. Sejauh mana sebenarnya sosialisasi penyerapan aspirasi stakeholder warga sana. Apakah sosialisasi dulu memakai struktur pemerintahan, baik camat, kelurahan maupun RT dan RW atau tidak. Apakah para stakeholder, toko-toko yang ada di sana diajak ngobrol juga soal ini. Sebab nanti akan ada perbedaan penggunaan jalan," ujarnya.
Bajuri mengaku pernah ada pertemuan antara Pemkab dengan DPRD membahas soal pemasangan paving block dan revitalisasi PKL di Pengkolan. Namun saat itu, Pemkab mengklaim sudah dilakukan sosialisasi dengan perwakilan warga masyarakat.
Saat itu, DPRD merekomendasikan sejumlah catatan untuk eksekutif yang lebih mengarah pada perlunya kajian-kajian kondisi di lapangan, dan bagaimana efektivitas pembinaan pasca revitalisasi PKL. “Jangan hanya mengingat jalan dipaving block itu lebih baik, namun dampaknya tak dikaji secara matang. Sebab tidak semua ruas jalan dipaving blok," kata Bajuri.
Pihak Pemkab pun mengklaim pemasangan paving block di Pengkolan dapat menghemat anggaran dana pemeliharaan jalan dibandingkan biaya pemeliharaan yang sekarang dilakukan. Sebab selama 5 tahun tidak ada pemeliharaan atas ruas jalan tersebut.
Kalau melihat revitalisasi PKL, kita setuju. Efisiensi anggaran juga kita setuju. Tapi kita minta harus ada kajian lagi yang lebih komprehensif, terutama dampaknya. Waktu itu, catatan fraksi semuanya sama, ujar Bajuri. (Sighar)
