BANDUNG, BEDAnews
Masalah legitimasi gubernur – wakil gubernur Jabar terpilih, yang hanya meraih 6,5 juta suara, dibanding dengan angka golput (yang tidak menggunakan hak suaranya) yang mencapai 11 jutaan, menjadi perhatian anggota komisi A DPRD Jabar yang membidangi masalah pemerintahan.
Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah, SH., MH., mengatakan, pasangan Gubernur terpilih Ahmad Heryawan- Dedy Mizwar yang hanya mampu meraih perolehan suara sebanyak 6,5 juta suara lebih, ternyata jauh lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang mencapai 11 juta lebih. Sehingga, kedepan legitimasi Gubernur terpilih tentunya menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, persoalan yang muncul selama masa proses pemilihan gubernur terungkap mulai dari daftar pemilih, surat suara sampai saat perhitungan dan penetapan selalu mendapat respon negative karena ketidakpuasan.
Fenomena ini, tentunya bagi Komisi A DPRD Jabar akan menjadi bahan kajian, agar kedepan Pilgub dapat menghasilkan legitimasi yang benar-benar dapat dukungan mayoritas dari masyarakat.
Kami (Komisi A-red) sangat menyayangkan KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, sehingga apapun hasilnya tidak terlepas dari proses. Bahkan dari pasangan lain yang merasa dirugikan dan dicurangi, akhirnya mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi. “Seharusnya ini tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Komisi A yang membidangi Pemerintahan tentunya akan mengkaji hasil Pilgub, agar kedepan angka Golput bisa ditekan, serta partisipasi masyarakat untuk memilih dapat meningkat signifikan.
Untuk itu, Gubernur-Wagub terpilih jangan cepat membusungkan dada, tapi wujudkan janji-janji dan buktikan dengan kinerja yang baik untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Jabar dan bukan hanya untuk kelompok/ golongan tertentu saja.
Sedangkan mengenai besarnya anggaran pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, Sugianto menyayangkan, biaya yang cukup besar yang diambil dari APBD, ternyata menghasilkan pemimpin yang kurang mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. untuk itu, pemerintah harus memberikan contoh tauladan, bukan membodohi masyarakat.
Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak, tentunya tidak menjadikan ini sebagai beban pemerintah, tapi harus menjadikannya potensi yang baik untuk membangun Jabar kedepan yang lebih baik, pungkasnya. (hermanto)
