Ciamis,BEDAnews
Setelah Nyata-nyata dugaan penyaluran beras bantuan TA 2016 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar untuk masyarakat yang berada diwilayah kabupaten Ciamis yaitu 19 Desa dan 2 Yayasan diselewengkan hingga kerugian negara di taksir RP 262.350.810,- (dua ratus enam puluh dua juta tigaratus lima puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), pelakunya US (PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar) dan YD alias Abah Uie (Ketua LSM KSBI) akhirnya dibekuk Jajaran Polres Ciamis.
Kedua pelaku, Ujar Kapolres Ciamis, AKBP Bismo Teguh Prakoso dibekuk guna mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi “Modus operandi, melakukan penjualan sebagian beras bantuan serta menyerahkan sebagian beras bantuan bukan kepada penerima manfaat (pihak lain)” ujar Bismo Teguh Prakoso kepada para awak media saat prees Release di Mapolres Ciamis, kamis (20/12/2018).
Jelasnya, pada th 2017 terdapat kegiatan penyaluran beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar sebanyak 66.914 Kg beras @ Rp 8.865,- atau sebesar 593.192.160,- namun dalam pelaksanaan penyalurannya tidak sesuai dengan Pergub No. 27 Th 2013 pasal 10 yang berbunyi “Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah dilaksanakan untuk sasaran penerima bantuan” dan faktanya ada sebagian bantuan beras tersebut sebanyak 19.914 Kg telah dijual @ Rp 8.865 = Rp 176.537.610,- dean juga telah terjadi selisih kekurangan penyaluran beras yang tidak disalurkan 9.680 Kg @ Rp 8.865,- = Rp 85.813.200,-.
Berdasar LP No LP/77/A/RES.3.1/2018/JBR/SPKT.Res Ciamis, tanggal 29 Maret 2018, Sprint penyidikan, dan SPDP dua oknom dibekuk dan dijerat dengan pasal yang disangkakan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak 1 Milyar rupiah, dan Pasal 3 UU No. 31 Th 1999 sebagai mana dirubah dengan UU No.20 Th 2001, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun an paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 Milyar rupiah.
Selain itu berhasil diamankan Barang Bukti berupa DPA kegiatan RTM OPD Penguatan ketersedia dan cadangan pangan Ta 2016, Nota Dinas ttg penerima manfaat bantuan, Surat permohonan penerbitan Laklog, Surat perintah Kepada tersangka (yang PNS), Surat perintah penyerahan barang, dan Berita Acara Timbang Uji. (abraham/tim)
