Ciamis,BEDAnews
Layanan publik dan aktifitas belajar mengajar nyaris lumpuh, lantaran ribuan Tenaga Honorer Kabupaten Ciamis terdiri dari tenaga sukwan di Instansi pemerintah, tenaga pengajar, dan tenaga kesehatan menggelar Aksi Demo tolak CPNS formasi Umum 2018 yang berisi sekatan batas usia 35 tahun kebawah yang tidak memberi rasa keadilan dengan ancaman mogok kerja hingga 2 pekan jika Poresiden Joko Widodo tidak mengabulkan pencabutan Permenpan RB No 36 dan 37 tentang Pengankatan CPNS dengan batasa usia 35 tahun kebawah.
Rabu (19/9/2018) dimulai titik konsentrasi dari Kantor Kelurahan Ciamis bergerak longmarch melalui Jl Ir H Juanda menuju Kantor DPRD Camis berorasi di halaman Kantor meminta kepada Wakil Rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka, kemudian bergerak ke Alun-alun Ciamis menuju Jl Jendral Sudirman hingga memesuki areal Pendopo Kabupaten Ciamis, di Pendpo mereka disambut Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin dan Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana yang kemudian perwakilan pendemo beraudien di pendopo.
Permenpan RB Nomor 36 dan Nomor 37 tentang pengangkatan CPNS dengan batasan usia 35 tahun kebawah dianggap nyata-nyata tidak memberikan rasa keadilan dan membuktikan ironosme ketidak berfihakan pemerintah atas usia pengabdian dengan insentif minim bahkan lebih kerja tanpa pamrih Tenaga Sukwan (Honorer) bahkan bertitel seakan ilegal tanpa menyandang SK Pemerintah/Bupati.
Jauh hari perwakilan honorer Ciamis sudah berupaya agar bisa diakomodir mendapat perhatian kesejahteraan dan di angkat menjadi PNS hingga ke Jakarta, kini mereka mendapatkan kekecewaan telak.
Gaung rasa kedilan diteriakan baik di halaman Kantor DPRD pun di Pendopo Kabupaten Ciamis, Koordinator aksi, Asep Wardiawan menegaskan CPNS formasi Umum 2018 ditolak honorer Ciamis “Kami menolak. Para tenaga honorer selama ini telah mengabdi dan berbakti dengan intensif tidak seberapa bahkan tanpa pamrih dengan adanya CPNS ini merasa tidak ada keadilan bahkan kami menuntut Bupati Ciamis agar tenaga Honorer di beri SK agar tidak dianggap Ilegal” ujarnya kepada awak media, perwakilan aksi dari honorer K2, Any Radiani dengan rekannya berapi-api menyatakan menolak penerimaan CPNS ini dan meminta pemerintah untuk segera mengankat hohorer menjadi PNS.
Didepan masa aksi, Bupati Ciamis mengungkapkan keprihatinan dengan ketentuan yang tidak aspiratif itu dan akan merekomendasikan tuntutan serta keluhan organ tenaga honorer ke pemerintah pusat melalui Kemenpan dan BKN. Ditempat yang sama Ketua DPRD Ciamis selain mengaku prihatin dengan kondisi dan perjuangan pegawai honorer dengan pengabdiannya menyerukan bila tidak ada tanggapan pemerintah pusat maka agar semua tenaga honorer mogok kerja. (abraham)
