Bandung BEDAnews.com
Proses penetapan sebuah rancangan peraturan daerah menjadi sebuah Peraturan daerah dilakukan melalui tahapan pengajuan Propemperda (program pemebentukkan peraturan daerah) oleh yang menjalankan Roda Pemerintahan (Gubernur) Jawa Barat yangdisetujui DPRD untuk kemudian dibahas secara komisi sebagai mitra OPD sebelum dibahas di Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD.
Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengajukan rancangan peraturan daerah untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat baru-baru ini menjadi polemik, karena dinilai telah mengangkangi prosedur di DPRD .
Sebagaimana dikatakan Anggota BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat, Darius Doloksaribu, SH kepada BEDAnews.com di Ruang kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Senin, (10/9).
“Ajuan (raperdakenaikanPajak) ini dari Sekda bukan Gubernur, saat PJ, padahal Perda Strategis itu harus diajukan oleh yang menjalankan roda pemerintahan (Gubernur). Perintah kenaikan pajak ini, raperdanya masih saat pa Aher pada tahun 2016 lalu, kenapa tidak pada saat itu diajukan, bukan sekarang.” Kata Darius.
Proses pengajuan yang langsung ke BP Perda DPRD Jabar tanpa dibahas terlebih dulu di Komisi III sebagai mitra Bapenda (dispenda) jabar juga dinilai Darius sebagai mengangkangi prosedur atau peraturan pembahasan raperda yang telah diatur dalam tatib di DPRD.
Diungkapkan Politisi PDI Perjuangan ini juga, bahwa OPD tidak melakukan rapat atau pembahasan terlebih dahulu dengan Komisi III sebagai mitranya tetapi langsung ke BP Perda, ini kekhilafan OPD.
“BP Perda itu semuanya orang Komisi jadi apa yang terjadi di komisi atau di BP perda semuanya tahu. Bukan serta merta OPD menghindari Komisi, itu yang terjadi kemarin. Ini juga teguran bagi semua anggota dewan.”Ujarnya.@
