Bandung BEDAnews.com.
Penyel esaian pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang- Dawuan) yang semula direncanakan selesai pada akhir tahun 2017, bersamaan dengan selesainya pembangunan bandara international Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kab. Majalengka, diperkirakan akan Molor hingga Akhir tahun 2020 atau bahkan 2021.
Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Infrastruktur Drs. H. Daddy Rohanady kepada BEDAnews, usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Rabu (29/8).
“Masih ada kendala yang harus diselesaikan untuk mewujudan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Cileunyi Sumedang Dawuan tersebut. Setelah melihat progres pekerjaan yang ada, kami yakin tol Cisumdawu baru akan bisa rampung pada akhir tahun 2020 atau 2021. “ ujar Daddy yakin.
Pembangunan Tol Cisumdawu yang diharapkan menjadi akses masyarakat Jawa barat bagian selatan ke Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Dibagi menjadi dua fase, fase pertama terdiri dari 2 seksi, yakni ruas Cileunyi dan Sumedang, kemudian fase ke dua terdiri dari seksi 3 sampai 6, yakni ruas Sumedang sampai dawuan .
Diungkapkan Wakil Rakyat dari Cirebon Indramayu ini. Dalam hampir semua pekerjaan berskala besar, persoalan pembebasan lahan selalu mengemuka. Fase 1 yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, menyisakan persoalan lahan yang cukup besar di seksi 1 (Jatinangor /STPDN), sedangkan Fase 2 di seksi 3 lahan sudah bebas 99 persen lebih, sementara di seksi 4 -6 lahan belum dibebaskan sama sekali.
Lebih jauh dikemukakan Dady “Kalau on schedule, seksi 3 akan tuntas akhir tahun 2019, namun pengerjaan itu akan menjadi muibazir kalau seksi 1 dan 2 belum tuntas. Tetapi kami berharap itu tidak terjadi, karena andai seksi 1- 3 selesai. Praktis ruas Cileunyi Sumedang sudah bisa dioperasikan!”tegas Dady.
Politisi Partai Gerindra ini, berharap jangan sampai ketika seksi 3 ini selesai menjadi mubazir , seperti 6 km di fase 1 yang sudah selesai 2 tahun lalu tetapi belum dipakai. Karena urusan pembebasan lahan yang dIlakukan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) lahan di kemenetrian PUPR baik untuk Fase 1 maupun fase 2 masih bermasalah dengan urusan pembebasan lahan .
Sedangkan Lahan diseksi 4 – 6 yang belum dibebaskan sama sekali itu, terjadi sebagai akibat adanya pengalihan trase, yang dilakukan karena lahan di trase lama, dinilai sangat rawan dengan kondisi tanah yang sangat labil.
Persoalan lainnya adalah outramp ujung seksi 3 ke arah Cimalaka ujung jalurnya bergabung dengan jalan kabupaten, yang hanya memiliki badan jalan 4,5 meter. Tentu kondisi tersebut akan sangat mengganggu arus lalu lintas saat outramp itu nantinya dipergunakan.
“Untuk permasalahan tersebut Kami akan usulkan agar dilakukan pelebaran jalan kabupaten tersebuit sampai ke jalan Nasional Sumedang – Majalengka, dan status jalannya bisa kita usulkan naik jadi jalan provinsi atau jalan nasional. Sedangkan Terkait permasalahgan lahan di Jatinangor (STPDN) kami akan konsultasikan ke Jakarta agar dilakuan musyawarah oleh semua stakeholder .” pungkas Dady.@her
