Bandung BEDAnews.com.
Dalam sidang Paripurna Hut Jabar (19/8) kemarin Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Moh Iriawan sempat menyampaikan kompilasi permasalahan di Jawa Barat, tetapi sebagai pejabat kompilasi permasalahan yang disampaikan baru menyangkut infrastruktur, urusan komisi 4 semata.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi 4 drs. H. Daddy Rohanady kepada BEDAnews.com di DPRD Jabar , Jl Diponegoro 27 Bandung, Senin (20/8).
“Pj hanya bicara masalah bidang Komisi IV saja, belum masalah di Komisi V, Komisi III, Komisi II dan Komisi I, sejauh itu, Pj belum bicara soal Kertajati, Soal Patimban, Bocimi, Citarum, itu semua bicara di Komisi saya doang. Itu hanya satu sector yang sudah saya geluti sejak 2009” Kata Daddy.
Meskipun disatu sisi Pj bintang tiga, di sisi lain ini urusan kedewanan, yang membidangi 5 bidang Komisi, dia gak nyinggung sama sekali soal KTP elektronik, soal pelayanan kesehatan, soal Pendidikan, soal laju pertumbuhan ekonomi.
Tetapi semua yang terkait infrastrukturpun baru sebagian yang disampaikan, itu bisa dipahami karena dia hanya merupakan pejabat, , tegas Daddy,
“Yang namanya pejabat , ada rentang waktu yang terbatas. Kalau dia setahun saja, barangkali dia paham secara keseluruhan PR Besar yang ditinggalkan Pa Ahmad Heryawan sebagai Gubernur, yang menyisakan pekerjaan soal pembebasan lahan.”jelasnya.
Terakhir politisi partai Gerindra jabar ini, menyatakan ketidak sepahaman pada gagasan yang disampaikan Pj, terkait rencana tol Bandung, Garut, Tasik, Pangandaran yang diperpanjang hingga Cilacap.
“Bagus disatu sisi tetapi, dia tidak sadar itu akan menggerus APBD Kita, ! karena pembebasan lahannya akan dari kita.”
Ini yang harus dipahami dan menjadi PR buat para Gubernur berikutnya, dengan Dewan yang 120 orang itu. “ Gubernur mutlak harus bicara dengan dewan, kalau itu mau direalisasikan tidak bisa sendirian, moal bias !”tegasnya@hermantz
