Bandung BEDAnews.com
Dalam Pembangunan Bandara International masalah pembebasan lahan selalu dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara alias APBN, akan tetapi dalam Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sejauh ini, urusan pembebasan lahan selalu dibebankan terhadap APBD Provinsi Jabar.
“Komisi IV DPRD Jawa Barat menilai ini ada masalah, urusan pembebasan lahan selalu dibebankan terhadap APBD Provinsi Jabar.” Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Propvinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady Kepada waratawan di Bandung, Kamis (16/8).
Dewan minta ini dicermati ulang, pembebasan lahan BIJB selalu menggerus APBD Provinsi, “ Kalau Angkasa Pura (AP) II minta 25 persen saham mestinya fair. Kontribusi mereka di join venture itu, join venture nya apa?," Ujar Daddy.
Lebih jauh diungkapkannya dengan diserahkannya pengelolaan bandara ke PT BIJB dan PT AP II sudah menjadi kewajiban mereka untuk memperpanjang runway. Sesuai masterplan, runway BIJB Kertjati adalah 3500 meter.
“Meskipun , pengerjaan itu bukan tanpa kesepakatan. AP II dalam penyelesaian runway sekaligus meminta porsi saham 25 persen dari 98,45 persen yang dimiliki Pemprov Jabar. Bahwa kemudian lahannya menjadi kewajiban. Yes ! Bukannya besar pasak daripada modal lagi," Tegas Dewan dari Dapil Cirebon Indramayu ini mengakhiri.@
