Bandung BEDAnews.com
Wacana adanya peraturan yang akan diterbitkan oleh Komiasi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada pemilu, dinilai wacana itu telah menghilangkan hak politik warga negara.
Penilaian ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat. H. Oleh Soleh, SH. Kepada waratawan di Bandung. Senin. (2/7).
Oleh menyatakan ketidak sepakatannya, karena wacana peraturan itu telah menghilangkan hak politik warga negara.
“KPU sebaiknya membuat suatu peraturan yang melindungi secara umum hak politik warga. Biarkan rakyat yang menghakimi,”Ujarnya.
Lebih jauh diungkapkannya, yang berhak untuk mencabut hak politik seseorang adalah pengadilan, jika hak politik seseorang tidak dicabut, maka hak politik seseorang tidak boleh dihalangi. KPU harus memperhatikan azas keadilan dan hak sipil sebagai warga negara untuk dipilih serta memilih.
Anggota DPRD jabar dari daerah pemilihan Jabar XII ini juga mengungkapkan, Meski clear dan clean government harus didahului tapi dalam substansi hak tentang tidak boleh memilih narapidana, bukan kepada pribadi, tapi kepada masyarakat, tetapi meski begitu, oloeh menyatakan bila ada sekelompok orang mengampanyekan agar tak memilih mantan narapidana kasus korupsi, itu adalah hak warga negara.
“Yang terpenting dari sisi hukum, hak politik seseorang tidak boleh dihalangi. Karena siapa yang bisa menjamin, kalau belum pernah ada catatan kasus korupsi, ada enggak yang menjamin caleg itu tidak korupsi? Sekalipun caleg dari pesantren, tidak menjadi jaminan.tetapi bisa saja napi tobat, lebih bersih dari caleg lain, tidak menutup kemungkinan.@
