Bandung BEDAnews.com
Di tahun-tahun politik 2018 dan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakasanakan fungsinya sebagai Lembaga legislative dihadapkan kepada proses implementasi Undang-undang Pemerintahan Daerah no 23 tahun 2014, yang membawa konsekwensi penyesuaian peraturan daerah- peraturan daerah yang telah ada untuk kembali disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada diatasnya.
“Perubahan UU 23 tahun 2014 yang berakibat banyaknya perubahan terhadap Uu lainnya, dan kenyataannya seperti itu perda yang dibahas di triwulan sekarang saja saya rasa banyak, 3 raperda usulan pun tidak ada yang baru, raperda zonasi perubahan, ketenagalistrikan perubahan, Satpol PP itu perubahan semua.” Ujar Ineu
Diungkapkan Politisi Perempuan PDIP dari daerah pemilihan Sumedang Majalengka Subang ini, tadinya transisi dengan UU no 23 tahun 2014 itu kami berharap satu tahun berjalan itu sudah bisa penyesuaian dengan UU, PP, dan yang lainya, tetapi ternyata 2 tahun terlewat perubahan masih masih tetap berjalan terhadap aturan-aturan yang terpangaruh oleh UU no 23 tahun 2014.
“Kenyataannya memang seperti itu, proses yang terjadi perubahan -perubahan, mekanisme dari banleg ke BP Perda ini juga merubah, semua mekanisme yang ada.” Pungkasnya.@her
