JAKARTA, BEDAnews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi DKI Jakarta, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, langsung oleh Anggota V BPK, Ir. Isma Yatun, MT., pada Rapat Paripurna DPRD, yang digelar Senin (28/5/2018).
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017, merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD TA 2017.
Dalam pidatonya Isma Yatun menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
Meski demikian, lanjut Isma, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.
Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
“Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” terang Isma Yatun.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2016, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara pada Anggaran Tahun 2017 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK juga memberikan penekanan atas suatu hal yaitu perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara berkelanjutan mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota V BPK ini juga berharap agar LKPD yang telah diaudit, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas) saja, melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran). (BD)
