BANDUNG, BEDAnews
Legitimasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih pada pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 ini, sangat diragukan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung maupun diakui legitimasinya oleh mayoritas rakyat Jawa Barat, bila angka kemenangan calon gubernur wakil Gubernur terpilih hanya ditetapkan dengan angka 30% + 1 dari suara sah pemilih.
Hal ini diungkapkan Achmad Riza Alhabsy anggota Komisi A DPRD jawa Barat saat ditemui Bedanews di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat. Jln. Diponegoro Bandung. Senin (18/2).
Dikatakan Achmad, angka 30 persen plus 1 untuk jumlah rakyat Jabar yang mencapai 49 Juta dengan 32 juta hak pilih, dan merupakan pemilihan umum kedua terbesar di Indonesia setelah pemilihan umum legislative dan presiden, angka tersebut tidak merepresentasikan keterwakilan dukungan rakyat Jawa Barat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Bagi saya, bikinlah Jawa Barat seperti Jakarta, dengan keterpilihan sampai 50% +1, jangan 30%+1 dengan dua putaran itu banci. Mendingan kalau mau 2 putaran 50 persen sekalian jangan ditargetkan 30 persen, konsepkan saja seperti Jakarta sekalian, bedanya apa dengan kita secara filosopi dan presentasi kedaulatan rakyat sama, apa bedanya orang sunda sama orang betawi, ulah dibedakeun atuh harusnya lebih berdaulat Jawa Barat kita 42 juta jiwa, kalau 50 persen itu wajib Jawa Barat,” paparnya.
Sudah seharusnya konsep 50 persen di DKI diterapkan di Jawa Barat wilayah yang populasinya lebih besar dari DKI dengan 42 juta penduduk. Artinya kemenangan kandidat nanti akan mencerminkan hasil dukungan mayoritas masyarakat dan ini dalam kontek kepemimpinan kedepan akan mewujudkan reperesentasi dukungan yang kuat, dalam proses jalannya pemerintahan.
Keadaan sekarang meski 2 putaran kalau hanya 30 persenan belum apa-apa tapi kalau 50 persen akan menunjukkan tingkat kepemimpinan yang jauh legitimate dan signifikan, serta akan lebih kuat untuk berbicara Jawa Barat.
‘Saya pikir Jabar dengan 42 juta penduduk harus mendapat perhatian yang lebih, karena jumlah populasi terbesar di Indonesia adalah Jawa barat. Dan kalau berpikir kedaulatan rakyat maka kedaultan rakyat itu harusnya ada di Jawa Barat ini,” katanya.
Terkait dengan hal ini sebagai salah seorang anggota komisi a Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat ini menekankan, “saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran ini kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang konsep 30 persen ini , karena dengan 30 persen belum bicara golputnya, kemudian yang tidak ikut memilih, maka sangat-sangat lemah legitimasinya di masyarakat, siapapun yang terpilih. (Hermanto)
