Bandung BEDAnews.com
Tindak lanjut pembahasan atas nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur jabar tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan ( AMJ) 2013-2018 yang disampaikan Gubernur Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna tanggal 19 Maret lalu. Komisi IV DPRD Jabar melaksanakan rapat kerja dengan seluruh mitra Komisi IV yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV DPRD Prov Jawa Barat Jl. Diponegoro 27 Bandung, pada Kamis (29/3), dipimpin Ketua Komisi IV. H. Ali Hasan, S.IP.
Rapat kerja yang dibagi dalam 2 sesion, sesi pagi, dengan Dinas BMPR (Bina Marga dan Penataan Ruang), Dinas SDA (Sumber Daya Air), Dinas EDM (Energi dan Mineral), BP2D (Badan Penelitian Pengembangan Daerah). Sedangkan sesi siang hari, rapat dilaksanakan dengan mitra, Dinas Kimrum (Pemukiman dan Perumhanan) , Dinas Perhubungan, Dinas LH (lingkungan Hidup) dan Bappeda (Badan Perencana Pembangunan daerah).
Lebih jauh diungkapkan Politisi Senior Partai Golkar Jabar dan Ketua DPD Golkar Kota Cimahi ini, Raker Komisi sebatas menampung keterangan dari mitra kerja, belum kita simpulkan dan dicocokan, dengan program pak Gubernur tahun 2017 dan lima tahunan (2013-2018) serta janji-janji politiknya.
“Apa yang dipaparkan masing-masing mitra kerja hampir sama dengan apa yang disampaikan Gubernur dalam nota pengantar LKPJ 2017 dan LKPJ AMJ. Nanti akan kita perdalam dalam pembahasan di tingkat Pansus LKPJ AMJ. Pendalaman di Pansus selain dilakukan dalam rapat kerja juga dilakukan peninjauan lapangan. Hal ini penting, untuk mensikronkan antara laporan diatas kertas dengan kondisi fisik / realitas dilapangan.
Tetapi Ali juga mengatakan, massa kerja Pansus yang hanya 1 bulan, dan personil Pansus yang juga terbatas, jadinya tidak semua pekerjaan SKPD/OPD dapat dilakukan peninjauan.@hermanto
