JAKARTA, BEDAnews.com – Kendati antara Pers dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki fungsi yang sama yakni sebagai alat kontrol, namun keduanya memiliki ranah yang berbeda.
“Kontrol yang diberikan pers sangat luas ke pelbagai sendi kehidupan bangsa, sedang BPK, hanya mengawasi anggaran,” ujar DR. Bahrullah Akbar saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis (IPJI) Taufiq Rachman dan Sekretaris Jenderal Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Nasir Umar, di ruang kerjanya, Gedung BPK, Kamis siang, (1/3/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Taufiq melaporkan tentang perkembangan IMO-Indonesia pasca deklarasi 27 Oktober 2017 lalu. “Alhamdulillah sekarang Dewan Penasehatnya Pak Wiranto, Menko Polhukam,” ungkap Taufiq.
Bahrullah menyebut dirinya saat deklarasi IMO sekaligus Keynote speaker, itu sebagai pemerhati Teknologi Informasi (TI), bukan kapasitas Wakil Ketua BPK. “Jadi, aturan mainnya seperti itu,” tegas Bahrullah, menggambarkan TI merasuk ke pelbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis berbasis aplikasi.
Dirinya mencontohkan ojek maupun car online, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Begitupun supermarket online, menjajakan semua produk, dari mulai kecantikan, fashion, elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya.
Jadi, menurutnya, TI sesuatu yang tidak bisa ditolak, termasuk maraknya media online yang tidak di batasi ruang dan waktu durasinya. “Kapan dan di manapun kita bisa mengaksesnya,” jelasnya, seraya menyambut gembira adanya divisi multimedia di IPJI, yang digawangi ole Rudi Sembiring.
Fungsi Kontrol
Sekalipun informasi disajikan lewat dunia maya, namun menurut Bahrul, media online tetaplah bagian dari pers, yang salah satunya fungsi kontrol.
“Jika dilihat dari fungsinya, maka pers dan BPK punya peran sama dalam ranah yang berbeda,” tuturnya. Hanya saja, BPK dibatasi pada bidang anggaran yang tertera di APBN. Sementara jangkauan pers luas, termasuk penggunaan anggaran dalam pembangunan.
Karena itu, adakalanya informasi dari pers bisa menjadi petunjuk maupun tentang penyalagunaan anggaran suatu pembangunan. Atau sebaliknya, BPK memberikan pencerahan kepada wartawan soal anggaran, pengawasan dan audit.
“Di Humas kita suka lakukan itu kepada wartawan,” jelas Bahrullah.
Dia juga berjanji akan memfasilitasi jurnalis IMO untuk memahami anggaran dan pengawasan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tepat sasaran. “Nanti, saya hubungkan dengan Humas BPK untuk mengadakan semiinar agar Jurnalis IMO memahami fungi dan peran BPK,” ujar Bahrullah mengakhiri. (M Ridhwan)
