Bandung BEDAnews.com
Keinginan jajaran DPRD Jabar untuk menjadikan Pilkada serentak di jawa barat sebagai contoh baik dalam penyelenggaraan pemilu kada serentak yang demokratis dan acountable bagi provinsi lain, telah ternodai oleh prilaku oknum penyelenggara pemilu sendiri yang terciduk karena kasus suap terkait pilkada.
Sebagaimana dikatakan Ketua DPRD Prov Jabar Ineu Purwadewi Sundari, kepada wartawan di Bandung. Senin (26/2).
“Kasus suap di Garut ini menodai proses demokrasi, dan merusak citra penyelenggara pemilu.” Ujar Ine.
Ditegaskannya. Selama ini ada komitmen dan deklarasi anti-politik uang dan politisasi SARA. Ini yang harus benar-benar dijalankan. Kasus suap yang melibatkan penyelenggara pemilu ini tidak boleh terulang, apalagi kita akan menghadapi event politik yang terus berlanjut sampai pileg dan pilpres yang akan dating.
Kekecewaan senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Prov jabar. Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, yang menilai, perilaku oknum penyelenggara pemilu Garut ini Ini sebagai pencederaan berat bagi pesta demokrasi.
Saya sangat kecewa mendengar adanya penangkapan dua penyelenggara pemilu di Garut, Sabtu (24/2) malam. Ini pencederaan berat bagi pesta demokrasi.
Abdul Hadi yang mantan Ketua Pansus anggaran Pilkada serentak 2018 ini, mengungkapkan. Seluruh kegiatan mereka dibiayai oleh dana milik rakyat, serta memikul harapan publik untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, tetapi kenyataannya. mereka berdua terbukti lebih mementingkan diri sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
Karena itu Abdul Hadi menuntut agar KPU dan Bawaslu Jawa Barat, yang menunjuk dan mengangkat kedua tersangka, secara ksatria segera.meminta maaf atas musibah demokrasi ini @hertmantz
