Jakarta. BEDAnews.com
Bandara “International” Jawa Barat Kertajati yang sangat diharapkan untuk bisa menjadi bandara International kebanggan Provinsi Jawa Barat dan diandalkan untuk bisa menjadi tempat embarkasi jamaah Haji Jawa Barat mulai tahun 2018 ini, kenyataannya untuk mencapai status Internationalnya tersebut sampai saat ini “BIJB” masih terseok-seok.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat usai melakukan konsultasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI di Jakarta Jumat (23/2) terkait progress perkembangan BIJB, melalui pesan tertulisnya kepada BEDANews.com.
“Untuk mengejar kwalifikasi “bandara international” sekarang masih dikejar, masalahnya langkah kea rah itu masih terasa agaak lambat kalau tak boleh disebut terseok-seok.” Ujar Daddy.
Anggaran APBN sebesar Rp. 350 M, yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan, akhirnya tak cair juga !, hal ini karena terhalang MOU antara BIJB dengan PT Angkasa Pura II sebagai bumn operator bijb, karena ada PP no 40 tahun 2012 yang menghalangi.
Diungkapkan Daddy, Kemenhub menyatakan bahwa, penuntasan runway menjadi 3000 m dari 2500 M eksisting untuk standar international menjadi kewajiban PT AP II sebagai operator, Masalahnya apa mungkin PT AP II membangun landasan dilahan yang masih milik pemprov kalau lahan tersebut belum menjadi bagian dari penyertaan modal pemprov jabar.
Dady juga mengungkapkan masalah rencana BIJB sebagai tempat pemberangkatan haji Jawa Barat pada tahun 2018, “Seandainya BIJB dijadikan tempat pemberangktan haji pada tahun 2018 ini maka harus ada asrama (embarkasi). Bagaimana mungkin mau diberangkatkan dari kertajati kalau asramanya ada di Kota Bekasi yang berjarak 160 Km dari Majalengka, belum macet Tol Bekasi-Cikopo.
Anggota DPRD Jabar yang berangkat dari daerah pemilihan Cirebon Indramayu ini, hanya menyampaikan doa. “Doakan semoga semua berjalan lancer dan ada solusinya.” Pungkas Daddy. @hermanto
