BANDUNG, BEDAnews
Dana bantuan desa yang akan cair sebelum pelaksanaan Pilgub Jabar, diminta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Jabar, untuk ditunda karena disinyalir dana itu untuk menggalang dukungan jelang pilgub dimana masing-masing desa akan mendapat Rp. 100 juta.
"PDIP meminta fraksinya di DPRD Jabar untuk menunda penyaluran dana bantuan desa sampai pilgub selesai," kata Wakil Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana usai menghadiri diskusi pilgub Babarengan di Hotel Citarum, Jalan Citarum, Selasa (29/1).
Jika cair sebelum pilgub, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi pemilih, terutama di desa. "Ini muaranya jelas untuk mencari dukungan bagi calon incumbent," tegas Abdy.
Sejak awal, PDIP menurutnya sudah bersikap tegas, tepatnya saat Ahmad Heryawan bertemu para kepala desa di Cirebon. Dalam pertemuan itu, Heryawan dinilai kampanye dan menjanjikan bantuan bagi kepala desa.
Dalam waktu dekat, Fraksi PDIP diminta bersikap dan menekan agar dana Rp. 100 juta bagi 5.304 desa dicairkan setelah pilgub. Jika dana bantuan desa cair sebelum pilgub, Abdy menilai itu akan berdampak buruk pada penilaian pilgub. "Ini akan jadi catatan penting proses perjalanan pilgub yang tidak fair," tandas Abdy.
Sementara itu, ditempat yang sama anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah mengkhawatirkan bila proses pencairan karena dicairkan sebelum pilgub. Deden menyebutkan, dari segi mekanisme, tidak ada masalah soal dana bantuan desa tersebut.
“Dana bantuan atau hibah selalu dicairkan minimal di triwulan kedua. Malah ada yang cair di akhir tahun," kata Deden. Jika tetap dicairkan sebelum pilgub atau triwulan satu, hal itu menurutnya akan berdampak buruk pada Ahmad Heryawan sebagai cagub incumbent. Saat ini misalnya, rencana pencairan dana desa dinilai banyak pihak sebagai upaya Heryawan untuk mendulang suara di pilkada mendatang. (Lanie)
