Banjarmasin, BEDAnews.com
Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat yang lalu disambut oleh peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengesahan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin ke pada PDAM Bandarmasih.
KPK meringkus 4 orang tersangka pelaku OTT yaitu ketua DPR kota Banjarmasin Iwan Rusmali, Andi Effendi, Wakil Ketua DPR Kota Banjarmasin, serta 2 orang lainnya yaitu Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih, Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis, Kamis malam (14 September) di gedung DPRD Kota Banjarmasin usai rapat paripurna diruangan ketua DPR kota Banjarmasin.
Kemudian keempat tersangka digiring ke Markas satuan Krimsus Polda Kalsel, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melakukan sita Dokumen, Keempat tersangka diterbangkan ke Markas KPK Pusat di Jakarta.
Muslih dan Trensis diduga memberikan suap kepada Iwan dan Andi untuk menyetujui raperda penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM sebesar Rp 50,5 miliar.
KPK menyita uang Rp 48 juta yang merupakan bagian dari Rp 150 juta sebagai bukti transaksi.
Tersangka saat di Bandara
Menyikapi adanya OTT ini, Presiden Jokowi mengapresiasi operasi tangan tangan KPK terkait kasus korupsi yang dilakukan di Banjarmasin.
“Ya memang kalau ada bukti, ada fakta fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," kata Presiden Jokowi, saat meninjau Pasar Baru Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat kemarin.
OTT terhadap pimpinan daerah seperti di Banjarmasin ini, bukanlah yang pertama kalinya. Sudah banyak kepala daerah lainnya yang terjaring OTT KPK. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar semua pihak untuk berhati-hati. Terutama dalam mengelola anggaran baik keuangan di pusat maupun daerah. "Itu adalah uangnya rakyat. Hati-hati. Yang kedua, juga yang berkaitan dengan gratifikasi, hati-hati. Semuanya hati-hati," tegas Jokowi. (MN)
