Bandung BEDAnews.com
Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten Kota karena itu merupakan kewenangan kabupaten kotayang bersangkutan, tetapi apabila kabupaten kota tidak memiliki anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat siap memberikan bantuan keuangan.
Demikian diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Hery Ukasah Sulaeman, S.Pd.M.Si kepada BEDAnews.com diruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin.
Hal ini dikatakan terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat terkait dengan rusaknya jalan di desa Dayeuh Luhur Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
“Yang berhak untuk membangun Infrastuktur jalan di Desa Dayeuh Luhur Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, itu Kab. Sumedang. kalau Kab. Sumedang tidak ada anggaran , sampai hari ini kami siap menunggu untuk bekerja sama memberikan bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Sumedang” Ujarnya.
Usulan untuk perbaikan jalan tersebut yang merupakan kewenangan kabupaten, apakah sudah diusulkan ke provinsi atau belum, atau sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Sumedang atau belum, kalau belum dianggarkan oleh APBD Kab. Sumedang, jika tidak tercover oleh dana APBD di Kab. Sumedang bisa diusulkan ke Provinsi dan provinsi akan membantu berupa bantuan keuangan untuk Kab.Sumedang.
“Bupati melalui instansi terkait , mengajukan usulan ditandatangani oleh Bupati, terdaftar di Bappeda secara online, kami akan menunggu apa usulan tersebut dan saya akan prioritaskan untuk Kab.Sumedang, apapun keperluan untuk Kab. Sumedang sebagai Dewan Dapil SMS kami siap bantu.” Ujarnya.
Lebih jauh dikatakan Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Sumedang ini. Sekarang ini tahun-tahun politik jelang pilkada 2018, pilgub, legislatif ini kesempatan bagi kita semua, banyak Anggaran-anggaran dari pusat, dari pemerintah provinsi jabar.
“Kab.Sumedang, harus ambil anggaran itu sebanyak-banyaknya, Kab. Sumedang tidak bisa diam, anggaran bantuan tidak datang sendiri, ada proses dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat” ujarnya.@HermantzHermitz
