Bandung BEDAnews.com
Sesuai dengan amanat UU Sektor pendidikan di Jawa Barat tetap menjadi program prioritas yang harus dipenuhi hingga 20 persen dari total APBD, dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2018 pun sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, meskipun pada tahun 2017 ini sektor pendidikan mendapat porsi hingga 40 persen.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi sundari, S.Sos.,MM usai sidang Paripurna DPRD Jawa Barat Senin, (18/9)
“Sektor Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi, hal ini diperkuat dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, setiap pembahasan dan penyusunan RAPBD, sektor Pendidikan mendapatkan anggaran terbesar.”Ujarnya.
Meskipun 2017 anggaran untuk pendidikan mencapai 40 persen karena alih kelola SMA/SMK yang notabene menambah jumlah PNS Provinsi Jabar yang semula 17ribuan manjadi 41 ribuan,
“Adanya peningkatan DAU/DAK untuk provinsi, bukan saja untuk gaji tapi juga untuk peningkatan sarana-prasarana, SMA/SMK, Peningkatan kualitas guru termasuk juga untuk peningkatan siswa yang cukup.” @
