Bandung BEDAnews.com
Evaluasi kemendagri atas perubahan peraturan daerah No 7 tahun 2007 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dikabarkan pada hari ini Selasa (5/9) telah turun dari kemendagri. dengan telah turunya evaluasi atas perubahan perda yang telah ditetapkan jadi Peraturan Daerah tersebut, maka mulai bulan Oktober 2017 ini Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan segera menikmati kenaikan atas tunjangan-tunjangan mereka.
Hal ini diakui oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat drs. H. Dady Rohanady, ketika dikonfirmasi oleh BEDAnews di ruang kerja Komisi IV DPRD Jabar, jl. Diponegoro 27 Bandung, Selasa (5/9).
Dengan adanya PP 18 /2017 ini totalnya otomatis naik, apalagi kalau tadi misalnya kemendagri bilang Jabar dengan alternatif tertinggi, dan semua provinsi di Jawa ini ambil alternatif tertingi semuanya,” ungkap Daddy.
“Dari sisi akumulasi take home pay naik lah, dengan adanya PP 18 /2017 ini totalnya otomatis naik, apalagi kalau tadi misalnya kemendagri bilang Jabar ambil alternatif tertinggi, semua provinsi di jawa ini ambil alternatif tertingi semua, ungkap Daddy.
Lebih jauh dikatakan Dady. Sebetulnya kita berharap makin cepat makin baik, dewan pingin buru-buru lah. Cuma dari kemendagrinya baru turun hari ini, tadi dari pak Sekwan, kemarin sampai sore kami rapat banmus belum. Pagi belum tetapi tadi sudah ditandatangan pa dirjen. Katanya.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra yang berangkat dari Daerah pemilihan Indramayu dan Cirebon lebih juga mengungkapkan. “Per Oktober ini di bayarnya, itu hitungannya pa Sekwan (Sekretaris DPRD) ya, yang pasti Perda patokannya, prinsipnya kalau kemendagri sama kemenkeu, kemarin bilang, ada atau tidak ada pergub,prinsipnya ada perda APBD, ada perda pengesahan ini selesai.” Ujarnya.
“Karena saat konsultasi kemendagri implementasi atas ini, ada atau tidak ada pergub ini harus dieksekusi. Patokannya di PP begitu perda ditandatangan selesai disahkan. Cuma lebih elok kalau payung hukumnya lengkap dengan pergub ada juklak-juknis ya.”Ujarnya.@hermantz-hermitz.
