Bandung BEDAnews.com
Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 telah disepakati DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Pemprov Jawa Barat dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa di Bandung, 30 Agustus.
Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai acuan dalam pembahasan anggaran 2018. Diharapkan efektifitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengejar target capaian kinerja lebih optimal.
Serta dengan telah ditandatanganinya kesepatakan KUA PPAS 2018 ini, direncanakan Gubernur akan menyampaikan akan menyampaikan nota pengantarnya APBD 2018 di minggu kedua bulan September 2017, untuk melalui proses pembahasan lagi di Bangar diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat dapat ditetapkan di bulan Oktober 2017 ini dan selanjutnya dievaluasi Kemendagri.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam pengantarnya berkomitmen untuk terus mengawal apa yang telah menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018.
“Kami akan terus mengawal apa yang telah menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat di tahun 2018 mendatang.”Ujarnya.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2018 sebagaimana dikemukakan oleh Ineu antara lain akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan infrastruktur layanan dasar pemukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan pedesaan, peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata, peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri, politik hukum dan tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, peningkatan penataan ruang daerah dan peningkatan kualitas kependudukan.@
