Jakarta, BEDAnews.com
Akibat kebijakan pemerintah yang kurang perhitungan membuat daya beli untuk masyarakat menengah ke bawah menjadi berkurang. Untuk meningkatkan kembali daya beli itu salah satunya adalah mendorong agar para buruh mendapatkan upah yang layak.
Demikian diungkapkan Deputi Presiden K-SARBUMUSI Sukitman Sudjatmiko saat mengadakan Forum Discussion Group (FDG) Upah Padat Karya dan Politik Upah di Indonesia “Gerakan Buruh dan Konsesi Upah Sebagai Manivest Gerakan Buruh” di Kantor DPP K-Sarbumusi jalan7 Raden Saleh 7A Cikini, Jakarta Pusat, Senin (14/8/17).
"Pada diskusi ini kami membahas berbagai permasalahan terkait perburuhan. Karena banyak pihak yang rawan memanfaatkan gerakan buruh untuk membuat gerakan politik perburuhan yang berelaborasi dengan kekuatan politik yang mencoba membuat stimulasi gerakan dan menekankan gerakan aksi turun kejalan dan pembentukan opini politik perburuhan," katanya.
Sukitman menjelaskan kebijakan menerapkan PP. 78/2015 tentang pengupahan menyisakan celah untuk menetapkan upah minimum sektoral baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga kekosongan hukum ini dimanfaatkan oleh Asossiasi pengusaha Korea untuk menekan kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah padat karya sector garment.
"Kebijakan pengupahan di Indonesia, terutama upah minimum sektoral pasti selalu bersebrangan dengan berbagai kepentingan. Baik kepentingan Negara bangsa maupun kepentingan pengusaha, sehingga celah upah ini harus ditutup melalui regulasi yang maksimal yang menguntungkan baik untuk gerakan buruh di Indonesia maupun Negara," terangnya.
Sementera itu, Ketua Umum Kes KSBSI, Ismuntoro menyatakan sektor padat karya merupakan salah satu sektor penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini mampu menampung jumlah tenaga kerja yang besar di dalam suatu jenis bidang usaha diantaranya industri garmen, tekstil, kulit, sepatu, kerajinan dan lainnya.
"Jumlah tenaga kerja sektor padat karya biasanya antara 200 – 10.000 orang tenaga kerja, tak jarang pula perusahaan di sektor ini mampu menampung hingga 80.000 orang pekerja," katanya.
Lanjut Ismuntoro, di Indonesia sektor padat karya ini banyak terdapat di wilayah – wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Tangerang, Subang, Serang, Karawang dan Purwakarta. Belakangan sejak tahun 2011 banyak perusahaan sektor ini bergeser ke daerah – daerah yang upahnya lebih rendah, seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat.
"Dan awal Agustus 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur terkait upah khusus padat karya (garmen) di 4 wilayah yakni Bekasi, Purwakarta, Depok dan Bogor," terangnya.
Bagi industri padat karya, papar Ismuntoro, tentu ini akan berdampak positif bagi berjalannya roda bisnis, tapi tidak bagi buruh. SK Gubernur yang cacat hukum ini membawa arus negatif di kalangan buruh. Dengan menurunnya upah, berarti akan terjadi pula penurunan daya beli, yang artinya ekonomi mikro dipastikan akan melambat.
“Ditambah lagi dengan maraknya isu yang beredar bahwa sektor padat karya hanya pintu awal sebelum diberlakukannya sistem upah berdasarkan SK Gubernur untuk semua sektor pekerjaan di Indonesia,” ungkap Ismuntoro.
Berdasarkan data BPS yang dirilis oleh Komite Ekonomi Indonesia Nasional (KEIN) per Agustus terjadi penurunan daya beli masyarakat, perlambatan konsumsi rumah tangga menurun dari 4,5 – 5% hingga menjadi 2% saja. "Hal ini terjadi karena 40% masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, khususnya buruh mulai enggan membelanjakan uangnya. Efek negatif kenaikan harga TDL, kebutuhan rumah tangga, dan BBM membuat hal ini tidak dapat dibendung, yang artinya pemerintah harus segera berkemas untuk memperbaiki situasi ekonomi masyarakat," pintanya. (Jhon)
