Bandung. BEDAnews
Penandatangan kesepakatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Jabar oleh wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat yang tidak dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu. yang sempat dipermasalahkan oleh ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Syamsul Bachri SH. MBA tetapi tetap dilaksanakan, sehingga melakukan Aksi Walk Out dari sidang paripurna sebagai sikap atas ketidak setujuan terhadap hal tersebut.
Kembali diungkapkan Syamsul Bachri dengan menginterupsi sidang paripurna penetapan 4 raperda Jabar menjadi Perda Jabar pada sidang paripurna DPRD Jabar. Senin (14/8).
Syamsul mempermasalahkan tidak dibacakannya surat putusan Mendagri terkait penunjukkan plh pada sidang saat itu.
Ketika surat plh itu diberikan secara keseluruhan atas tugas dan wewenang gubernur maka ketika terjadi kepala daerah atau gubernur mati yang tidak mampu melakukan tugasnya katakanlah wafat, kalau cukup dengan itu, tidak usah wakil Gubernur menyatakan harus naik jadi gubernur karena tugas plhnya semua bisa dilaksanakan oleh gubernur. itulah pentingnya lex spesialis bahwa Gubernur disitu berkali-kali disebut tidak ada istilahnya wakil Gubernur harus berkuasa.
Ini jadi PR kita bersama, saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi konstruksi berpikir belum bisa berpikir seperti itu, kalau ada berbeda pendapat itu normal.
Saya waktu itu hanya minta tolong diparaf saja oleh wakil Gubernur. kemudian disepakati harus ditandatangan, saya menyatakan keluar karena itu menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan urusan yang sangat penting dalam proses ketatanegaraan.
“Karena pasal itu tidak bisa dijadikan pilosofi demokrasi, pasal itu pilosofi akademik, itulah fakta kontekstualnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita membuat rekayasa kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian kita dipaksa untuk menyetujui persoalan seperti itu, saya hanya ingin koreksi saja, mudah-mudahan ini kedepan tidak terjadi, dan ini menjadi PR kita bersama.” Ujarnya.
Pernyataan Syamsul ditanggapi Ketua BP Perda Syaifudin Zukhri dan beberapa anggota lainya agar permasalahan tersebut dibawa ke rapat panitya musyawarah, sementara pimpinan sidang ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi. Menyatakan. Bahwa pada saat sidang 17 april itu sudah ada surat PLT dari kemendagri.@
