BEKASI. BEDAnews.com
Gonjang ganjing proses pembangunan mega proyek Kota Baru Meikarta di Desa Cibatu, Kab Bekasi yang dimiliki taipan James Riady, pada akhirnya mendapat respon DPRD Jabar sebagai lembaga yang membuat legislasi, dalam kaitan dengan pembangunan yang harus terkoneksi dengan wilayah lain di Jawa Barat.
DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketuanya Ineu Purwadewi Sundari diampingi Wakil Ketua Koordinator Komisi IV Haris Bobihoe dan Anggota Komisi IV meninjau Lapangan bersama Perangkat Daerah Pemkab Bekasi terkait Izin Pembangunan Kota Baru Meikarta di Desa Cibatu, Kab Bekasi.
Ketua DPRD Jawa Barat meminta PT. Lippo Cikarang terlebih dahulu mengurus perijinan sebelum membangun Kota yang diberi nama dari nama ibunya pemilik Lippo Group James Riady dan kota JaKarta “MeiKarta”.
Permintaan ini disampaikan Politisi PDIP Jabar ini, seusai melakukan kunjungan ke kantor Pemkab Bekasi untuk mengetahui ijin dari Mega Proyek tersebut.
Berdasarkan informasi PemKab Bekasi, ijin dari Meikarta itu masih berproses, dimana hanya ijin penggunaan lahan, oleh karena itu pihaknya meminta agar segera diproses, meski kewenangannya ada di Pemerintah Kabupaten tetapi Bekasi menjadi bagian dari kawasan Bodetabek – Karawang – Purwakarta. Karena itu pengembangan pembangunannya harus terkoneksi dengan wilayah lain, yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat karena ada perda yang mewajibkan hal itu
Dikatakannya Ineu, sejauh ini proses pembangunan Meikarta hanya memiliki ijin penggunaan lahan seluas 84 hektar sementara sisanya belum ada, sedangkan ijin amdal (Analisis Masalah Dampak Lingkungan) dan sebagainya masih berproses, untuk itu pihaknya meminta data secara pasti ke pemerintah kabupaten terkait persoalan ijinnya. .
“ Ijin pengelolaan lahan itu baru 84 hektar sementara sisanya belum ada. Pemkab Bekasi hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan rencana detail tata ruang, sehingga ijin meikarta harus sesuai dengan rencana detail tata ruang tersebut.”ujarnya@
