Banjarmasin, BEDAnews.com
Perubahan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Latief, dengan menutup salah satu jalan yang diklaim sebagai jalan Daerah berdampak luas, bukan hanya para supir angkutan yang keberatan, dari Pihak LSM dan OKP seKalimantan selatan bereaksi atas kebijakan ini.
Dibawah Koordinator LSM LP3 K (Lembaga Pengawas, Pemantau dan Pelapor Korupsi) dan PPRK (Posko Perjuanagn Rakyat Keadilan) dan koalisi 30 (tiga Puluh) LSM, juga para sopir angkutan berat melakukan aksi Demonstrasi Selasa 11 Juli 2017 lalu dibeberapa instansi terkait.
Demonstrasi dilaksanakan pada 4 titik yaitu di awali di Kediaman Gubernur Kalsel, lalu ke Balai Besar XI Pelaksanaan Jalan Kalimantan kementerian PU, keKejaksaan Tinggi Kalsel (Kejati ) dan terakhir ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Kalsel.
Didepan Kediaman Gubernur Kalsel, Koordinator PPRK, Sutan Makmur Sinambela dalam Orasinya menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para Supir angkutan berat, karena aktivitas mereka mencari nafkah terganggu karena penutupan jalan Nasional oleh Bupati HST (Hulu Sungai Tengah) dan mengalihkan ke Jalan Walangsi-Kapar yang kondisinya rusak parah, yang apabila dilewati akan terjebak Amblas, ungkap SM Sinambela, seraya menambahkan yang dilalui sopir bukanlah jalan melainkan KUBANGAN KERBAU.
Usai beraspirasi didepan kediaman Gubernur Kalsel, Koalisi lanjutkan aksi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Kementerian PU, disambut oleh Perwakilan Kepala Balai Besar XI Demonstran berorasi meminta agar tukar guling ditinjau ulang dan dikembalikan ke Pemkab HST.
Salah seorang Kepala Satker Perwakilan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XI Kalimantan, Muta’al Baderun selaku pelaksana teknis mengakui, jika jalan lingkar Walagsi-Kapar dulu statusnya jalan daerah namun sesuai kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka statusnya menjadi jalan nasional.
“Hal ini dikuatkan dengan surat keputusan (SK) Menteri PUPR Tahun 2015. Secara kajian jalan lingkar Walangsi-Kapar sangat strategis, dan pemerintah pusat sudah menulis surat untuk dijadikan hibah, dan terbit berita acaranya,” ucapnya.
Sambung Mutaal, kondisi jalan ada 2 jalur 4 lajur yang baru dikerjakan baru 1 jalur sepanjang 2,5 KM karena keterbatasan dana. Sekarang ini baru perkerasan agregat A dan akan dilakukan peninggian jalan 1 meter, jelasnya .
Sebagai Penutup, Demo Koalisi LSM meminta kepada Balai XI agar memberikan Kajian perubahan status jalan Walangsi-Kapar.
Ditempat yang sama, Ketua LSM LP3K, Iwansyah usai melalukan aksi kepada awak media menyampaikan keheranannya atas penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan Kepalai Balai Besar XI yakni dilakukan pengerasan agregat pada jalan Walangsi-Kapar padahal jalannya sudah jadi, sesuai Informasi yang didapat dari dari Pemkab HST melalui Website resmi pemerintah Barabai pembangunan jalan lingkar Walangsi-Kapar (Bang Jali Langkar) mulai dilaksanakan pada tahun 2010 yang lalu dibangun sepanjang 8.365 meter dengan dana lebih dari Rp. 87 Milyar dengan Kelas Jalan II A, paparnya.
Lanjut Iwansyah, Klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas, imbuhnya.
“Kasihan Angkutan berat yang baru kurang lebih setengah bulan melewati jalan tersebut diklaim sebagai pengrusak jalan. Kita yakin jika pengerjaan jalan dilaksanakan secara benar sesuai dengan spesifikasi tidak akan terjadi seperti ini,“ pungkasnya.
Selesai aksi di Balai XI demonstrasi dilanjutkan di Kejati Kalsel dan Mapolda Kalsel yang berlangsung dengan Kondusif.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Hulu Sungai Tengah (HST) yang namanya enggan dipublikasikan ketika dikonfirmasi mengenai aksi Demostrasi ini memaparkan, wajar saja jika para Sopir melakukan unjuk rasa karena menyangkut mata pencaharian dan Nafkah mereka dan saya sampaikan apresiasi kepada para LSM yang prihatin dan membela kepentingan masyarakat, ke;uhnya.
Lanjutnya, Bupati HST tidak seharusnya melakukan pemindahan lalu lintas angkutan berat melalui Jalan Walangsi-Kapar yang sebelum dilalui oleh angkutan berat pun kondisinya sudah parah, apalagi harus menopang beban yang begitu berat ,ya pasti fatal lah akibatnya, katanya.
Mengenai statement Bupati HST Abdul Latief pada beberapa Media lokal yang selalu berubah -ubah yang tidak memberikan kepastian mengenai stasus jalan tersebut. Tokoh Masyarakat HST Menghimbau kepada Bupati agar Transfaran dan jangan membodohi publik. “Sebelumnya Bupati berstatement bahwa jalan walangsi – kapar adalah Jalan Nasional, kemudian setelah lalu lintas angkutan berat diarahkan kejalan tersebut dan kondisinya rusak parah Bupati berstatemen lagi diMedia bahwa jalan tersebut dibilang sebagai jalan Pemukiman,” tandasnya.
Informasi yang didapat dari narasumber mengenai jalan Walangsi – Kapar dikerjakan dengan kontrak Tahun Jamak oleh Nindya Karya jo dengan salah satu kontraktor Daerah yaitu PT.Sugriwa Agung yang Konon Kabarnya milik Pejabat Tinggi Hulu sungai Utara, diduga Pengalihan Lalu lintas merupakan kamuflase dari penyimpangan yang dilakukan oleh kontraktor / penyedia barang jasa terdahulu .(MN) Teks foto Jalan Walangsi Kapar
