Bandung BEDAnews.com
Sejumlah Aktivis Penggiat Pendidikan menuntut anggota DPRD Jawa Barat memanggil Gubernur Jawa Barat dan Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk meminta dilakukan PPDB ulang melalui sistem online, yang berkeadilan, objektif dan trasnparan.
Demikian Aksi Penggiat Pendidikan yang mendatangi DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung 21 Juni.
Para aktivis dan orang tua calon siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang mendaftar melalui jalur non akademis ini menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jabar.
Mereka menuntut pelayanan kepada siswa RMP untuk didistribusikan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah terdekat sehingga tidak ada lagi penolakan terhadap RMP, serta meminta pemerintah menjamin tidak ada pungutan dan permintaan sumbangan dalam bentuk apapun terhadap siswa RMP selama mereka menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Dikatakan koordinator aksi, Masyarakat menginginkam pencabutan surat edaran kadisdik nomor 4221 tertanggal 15 juni 2017 dan mengembalikan PPDB melalui online. Sehingga masyarakat dapat turut mengawasi berjalannya PPDB tahun ini," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung yang menerima mereka bersama Kadisdik DR. H. Ahmad Hadadi berkomunikasi langsung dengan poara pengubjuk rasa dihalaman gedung DPRD jabar.@
