Bandung BEDAnews.com
Meski Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam janji kampanyenya pernah menjanjikan Pendidikan Gratis namun sampai menjelang berakhir jabatan di periode keduanya, Ahmad Heryawan urung merealisasikan janjinya, bahkan sampai saat ini anggaran pendidikan menengah yang sekarang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat masih sangat jauh dari kebutuhan anak didik.
Sehingga Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bahri, SH., MBA yang membidangi masalah pendidikan,menyatakan akan mendorong adanya Peraturan Gubernur yang nantinya dapat dijadikan payung hukum agar jika sekolah membutuhkan dana operasional pendidikan tidak dikatakan pungutan liar dan menjadi masalah di kemudian hari.
Hal ini dikatakan politisi PDI Perjuangan Jawa Barat ini pada saat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Kota Bekasi. Jumat.
“Kebutuhan anak didik itu idealnya perlu Rp. 4 juta sampai Rp.5 juta per anak, namun sekarang satu anak hanya mendapat Rp. 2,1 juta yang berasal dari BOS Pusat dan BOS Daerah, dan karena Pendidikan di Jawa Barat tidak boleh diskriminatif untuk sebagian golongan dan terjangkau.”Ujarnya.
Kadang masyarakat tidak melihat kesulitan pihak sekolah dalam mencari anggaran pendidikan karena memang anggaran untuk operasional sekolah, Jabar sangat terbatas menganggarkannya agar bisa cukup dan merata seJawa Barat, karena Pendidikan di Jawa Barat tidak boleh diskriminatif untuk sebagian golongan dan terjangkau.
Lebih lanjut diungkapkannya, melihat kesulitan yang dialami oleh pihak sekolah untuk mencari anggaran, memang ada beberapa daerah yang memeiliki Perda, yang membolehkan mengajukan biaya pendidikan ke peserta didik, tapi seringkali dipermasalahkan oleh peserta didik, maka dari itu akan kami dorong dari Provinsi agar dibuatkan Pergub terkait hal tersebut.
Saat ini tercatat sekitar 4500 SMA dan SMK masuk ke dalam pengelolaan Disdik Jawa Barat setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan.@
