Bandung, BEDAnews.com
Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani (48) jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Selasa pekan kemarin. Dalam sidang tersebut, Kejati Jabar menurunkan lima Jaksa Penuntut Umum, diketuai oleh Anwaruddin, SH.MH yang juga menandatangani Surat dakwaaan dalam perkara ini.
Sedangkan kursi majelis Hakim yang diketuai oleh Saptono, SH, MH Didapuk PN Bandung untuk memimpin jalannya sidang tersebut dengan beranggotakan empat orang hakim lainnya.
Dalam persidangan tersebut, agendanya adalah Pembacaan Dakwaan oleh JPU, Terdakwa, sebelumnya, JPU Andi Muhammad Taufik mengatakan, terdakwa Buni Yani didakwa melanggar pasal 32 ayat 1 junto 48 ayat 1 UU ITE tentang pengubahan, menambah dan mengurangi suatu informasi atau dokumen elektronik. Selain itu, pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 tentang membuat rasa kebencian terhadap ras dan golongan. “Ancaman hukuman yang pertama 8 tahun dan yang kedua 6 tahun”.
JPU menuturkan, terdakwa diduga telah merubah durasi rekan video milik Pemerintah Provinsi DKI yang berjudul “27 September 2016 Gubernur Basuki T Purnama Kunjungan ke Kepulauan Seribu dalam rangka kerjasama dengan STP” dari 1 jam 48 menit menjadi 30 detik yang terjadi diantara menit ke 24.00 hingga menit ke 25.00.
Menurut JPU, terdakwa lalu mengunggah rekaman yang sudah diedit ke media sosial dan menghilangkan kata pakai dalam ucapan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki T Purnama tentang kalimat “Bapak ibu dibohongi surat Al-Maidah” serta menuliskan judul penistaan terhadap Agama?.
Kata dia, hilangnya kata pakai dan menambahkan caption “Penistaan terhadap agama” menimbulkan kebencian atau permushuhan kepada Basuki T Purnama yang akrab disapa Ahok dan bisa menjurus kepada terganggunya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Sidang perdana yang digelar pada hari Selasa, 13 Juni 2017 pukul 09.00 Wib di Ruang 1 (satu) Kantor Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut berjalan kurang lebih satu jam. Dalam persidangan tersebut dihadiri oleh media cetak maupun media elektronik, Masyarakat Dan pendukung terdakwa, didepan Kantor PN Bandung juga tampak unjuk rasa yang dilakukan oleh Anggota Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat dan FPI Bandung yang berjumlah sekitar 100 orang, dalam orasinya mereka menuntut agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan. (MR/Hms)
