Bandung BEDAnews.com
Permasalahan sengketa lahan antara ahli waris Baron Baud yang mengklaim kepemilikan lahan eks perkebunan Jatinangor yang dulu dikenal NV Maatschappij Tot Exploitate Der Ondernemingen Door MR WA Baron Baud, dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai salah satu diantara yang menggunakan lahan tersebut.
Diharapkan dapat segera diselesaikan mengingat pembangunan jalan Tol Cisumdawu untuk kepentingan masyarakat akan mennggunakan sebagian dari lahan tersebut. "Saya berharap ini segera selesai karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat".Ujarnya.
Permasalahan sengketa ini memanas terkait pernyataan Pemprov Jabar melalui Sekda Jabar Iwa Karniwa yang menyatakan di sejumlah media massa, bahwa IPDN akan menghibahkan tanahnya secara sukarela sekitar 60 hektare untuk pembangunan tol Cisumdawu. Bahkan hibah tanahnya, tanpa ada ganti rugi.
Mediasi antara pihak penggugat dan tergugat yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sumedang terkait sengketa pelapasan hak 60 hektare tanah untuk pembangunan tol Cisumdawu, yang menyeret Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, dan DPRD Jabar pada pekan lalu itu dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan dalam proses persidangan.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari yang hadir sebagai tergugat 3 dalam sidang mediasi tersebut mengatakan, hadirnya DPRD Jabar dalam mediasi tersebut sebagai upaya pembuktian DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Perda yang disahkan pada tahun 1992. Akan tetapi dalam mediasi tersebut permohonan dari penggugat ternyata tidak ada yang berhubungan langsung dengan DPRD sebagai tergugat 3, dan karena itu DPRD menyerahkan kasus tersebut kepada tergugat 1 (IPDN).
Untuk selanjutnya sengketa pelapasan hak 60 hektare tanah untuk pembangunan tol Cisumdawu, yang menyeret Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, akan dilanjutkan dalam proses persidangan.@
