Bandung BEDAnews.com
PT. Pembangunan Perumahan BUMN yang bergerak dalam proyek infrastruktur pembangunan Gedung, mengajukan protes Pelelangan pembangunan Mesjid Terapung Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan ULP (unit Layanan Pengandaan) Jawa Barat ke Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Darius Dolok saribu, SH kepada BEDAnews di Bandung. Kamis
Dikatakan, Kita diundang rapat oleh Dinas Bina Marga dan Tata ruang Jawa Barat sehubungan dengan adanya pengaduan dari PT. Pembangunan Perumahan ke Komisi I yang memprotes teknis pelelangan Mesjid Terapung Jawa Barat.
“Karena adanya pengaduan dari Pembangunan Perumahan tersebut, secara teknis pelelangan itu perlu diklarifikasi.”Ujar Darius
Lebih jauh dikatakan, dalam rapat yang tidak menghasilkan apapun itu kita tidak masuk ke dalam ranah teknis karena itu berhubungan dengan Komisi IV, sebelum masuk ke ranah teknis mitra kita ULP terlibat disitu dalam rangka menentukan pemenang tender itu.
Sejauh ini persoalan yang diadukan PT. PP masih belum jelas karena Komisi belum dapat laporan. “Karena itu kita minta Badan ULP buat laporan lengkap dulu sama kita. Kita belum tahu, persoalan detilnya seperti apa, karena ini kan seolah menyangkut teknis, padahal didalam teknis itu ada non teknis, dalam hal ini kebijakan yang menyangkut mitra komisi I.”
Pada saat rapat di Bina Marga mereka (Badan ULP) lengkap dengan pokjanya, tetapi karena komisi I belum lengkap dengan laporannya kita minta ditunda, dan karena itu merupakan forum Bina marga forum teknis bukan urusan kita. Makanya kiat minta rapat saat itu gak ada keputusannya.
Kita minta mitra kita (ULP) rapat di komisi kita dulu. kita gak tahu, bagaimana sebenarnya persoalan kebijakan itu, masalah pemenang itu merupakan kebijakan Badan ULP, karena semua tendernya kan pemprov, bicara kebijakan dan kewenangan itu kan dari komisi kita. Dalam hal ini badan ULP.
Seharusnya ULP memberi tahu pemenangnya si anu, kan begitu ! tetapi kan kita belum ada laporan dan datanya. Sampai saat ini saya tidak melihat pemenangnya ada atau tidak tetapi dengan adanya pengaduan dari PP berarti pemenangnya sudah ada.
Kita akan minta data keterangan terperinci biar kita bisa tahu, dan kita tidak menyikapi masalah teknisnya. ULP gak berani beropin,i karena mereka pikir ini sensitif bicara anggaran besar anggaran Rp. 700 miliar,
Janganlah kita berlindung karena ini membangun mesjid tetapi ini kan bicara uang rakyat, Kalau gak bener ya nggak bener !. Apalagi ini kan tahun jamak, terlebih disekitar ini pernah bermasalah dengan GBLA, jadi bagaimana penggunaan uang rakyatnya itu.@hermantz
