Jakarta, BEDAnews.com
Wakil Ketua BPK RI, BPK berjanji akan melakukan pembenahan diri setelah salah satu auditornya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, uasi OTT WTP Antara BPK dan Kemendes PDTT, dimana salah satu pejabat kementerian tersebut tengah diduga melakukan penyuapan kepada salah satu auditor BPK tidak membuat lembaga BPK Memeriksa Ulang.
Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan melaui sistem yang melibatkan banyak pihak. “Pasti kami instropeksi, perbaiki diri itu jelas. Apapun yang kita bangun selama puluhan tahun ini, ya terpaksa. Ternyata sudah seperti ini. Jadi internal kami akan adakan perbaikan-perbaikan. Pasti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui Whattshap.
Dirinya akan menegaskan kepada seluruh auditor BPK bahwa, tidak akan ada toleransi atas aksi transaksional. Sehingga komunikasi antara auditor BPK dengan lembaga atau kementerian yang terperiksa laporan keuangannya akan dibatasi.
“Dari awal memang sudah kita ingatkan bahwa tidak ada hal-hal yang transaksional,” tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan, ada 3 pilar yang akan ditegakan oleh BPK, yakni sistem pemeriksaan, sumber daya manusianya dan menjaga komunikasi dengan lingkungan eksternalnya.
“Audit BPK itu yang dilihat itu adalah kewajaran penyajian berdasarkan standar akutansi. Kemudian ada melihat sistem pengendalian internal, ini seharusnya inspektorat itu membantu yang positif dan bukan seperti ini, ketiga adalah kepatuhan,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mendalam proses pemeriksaan laporan keuangan dalam bentuk akun-akun laporan. Bahrullah mengakui bahwa selama ini BPK tidak bisa secara langsung memeriksa proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga.
“Tetapi ini akan menjadi pembelajaran untuk kita kedepan. Nanti kita akan melihat proses suatu perencanaan dan penyusunan satuan harga sehingga bisa dari jauh hari bisa kita lakukan penilaian,” jelasnya.
Untuk diketahui, bagi anggota BPK sebelum melaksanakan tugas ada pernyataan fakta integritas bahwa dalam surat tugas ada tulisan pemeriksa BPK dilarang meminta dan atau menerima uang, barang, dan atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pisik yang terkait dengan pemeriksa (Peraturan BPK. RI No2 thn 2011 tentang Kode Etik BPK RI bagian ke empat. pasal 9 pasal 9 ayat 2a0).
Sementara itu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, audit laporan keuangan yang dilakukan BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut.
“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” ujarnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta belum lama ini.
“Teman-teman atau pihak di luar sana dari DPR yang menyatakan meragukan, tolong disebutkan pada sisi yang mana pada entitas yang mana. Kita sama-sama lihat kita duduk bareng. There is no doubt, saya punya keyakinan penuh selaku pimpinan BPK bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan,” tegasnya.
Agung berharap, dugaan kasus suap yang ditemukan oleh KPK tidak membuat masyarakat memandang mirih secara utuh lembaga BPK. Kasus tersebut merupakan kelakukan dari satu oknum, bukan sebuah lembaga yang melakukan.
“Saya yakin teman-teman punya kemampuan nalar yang baik. Kalau menciderai seluruh pekerjaan kita itu tidak adil, tidak rasional dan tidak waras juga,” pungkasnya. (MR/detik.com)
