BANDUNG, BEDAnews
Kantor Pelayanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kota Bandung, di komplek perkantoran jalan Cianjur No. 34, Bandung, Kamis (10/1/2013) diresmikan Walikota Bandung Dada Rosada, ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan.
Usai meresmikan, Dada Rosada langsung melakukan pengambilan nomor antrian untuk pembayaran PBB. Tidak lebih dari 5 menit, proses pembayaran pun telah selesai, dan Dada pun menerima bukti setoran. Setelah itu Dada juga langsung meninjau ruangan lainnya, seperti loket pembayaran, dan ruangan pencetakan slip tagihan PBB.
Walikota Bandung usai melakukan peninjauan mengatakan, bahwa pelayanan PBB yang prima dan memuaskan masyarakat jangan hanya pada saat pembukaan saja, tetapi harus terus dilakukan setiap saat. “Pelayanan prima seperti ini jangan hanya saat pembukaan saja, tetapi harus terus setiap saat,” ujarnya.
PBB lanjut Dada, untuk saat ini sebagai sumber pendapatan terbesar negara bahkan menjadi ikonnya. Sehingga apabila dalam pelayanannya kurang memuaskan masyarakat bahkan penggunaan pajak tersebut tidak sesuai aturan, maka masyarakat bisa jadi akan menolak membayar pajak seperti yang dicetuskan di daerah lain.
Kepada kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung, Walikota juga memerintahkan untuk tidak segan mengganti stafnya yang ada di pelayanan PBB apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan atau mengecewakan masyarakat. “Apabila ada staf di pelayanan PBB yang dalam pelayanannya mengecewakan, ganti saja,” tegas Dada.
Terkait dengan rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan memberikan keringanan kepada warganya dalam hal PBB, Dada mengatakan akan dibentuk tim untuk menilai hal tersebut, kemudian audiensi tokoh pajak, dan masyarakat untuk menentukannya. “Kita harus percaya kepada tim biar tidak ada fitnah, kenapa misalkan si A diberi keringanan sedangkan si B tidak,” jelasnya.
Paling tidak, rumah yang diberi keringanan tersebut merupakan bangunan heritage, kemudian lingkungan hidupnya bagus, seperti ada pepohonona, burung, sumur resapan atau biopori, atau memiliki pengolahan sampah. “Tahun 2013 ini, mudah-mudahan tim ini sudah terbentuk dan ada warga yang mendapatkan keringanan PBB ini,” ujarnya. (Ab)
