Bandung, BEDAnews.com
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengadakan kesepakatan bersama (MoU/memorandum of understanding) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain Kejati Jabar, ada beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jawa Barat yang wilayahnya di lalui oleh trase kereta cepat ini diantaranya, Kejari Kota Bandung, Kejari Kab. Bandung, Kejari Kota Bekasi, Kejari Purwakarta, Kejari Kab. Bekasi, Kejari Karawang dan Kejari Cimahi. Penandatanganan kesepakatan bersama ini berlangsung di Hotel Aryaduta Bandung, beberapa waktu lalu.
Acara penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Djuweriyah Makmun, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Imanuel Zebua, Asisten Bidang Intelijen, Hutama Wishnu,Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Kajari Kab. Bandung, Kajari Kota Bekasi, Kajari Purwakarta, Kajari Kab. Bekasi, Kajari Karawang , Kajari Cimahi , Kabag TU, Kasipenkum dan , Hendra Mardiana Direktur HR dan Legal PT. KCIC.
Dalam sambutannya, Hendra menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam membantu kelancaran proyek KCIC ini, karena proyek KCIC ini masuk dalam salah satu program Strategis Nasional. Hendra berharap dengan adanya kesepakatan bersama ini dapat mempercepat dan meminimalisir hambatan yang muncul terkait dengan masalah hukum.
Senada dengan apa yang sudah disampaikan Hendra, Wakajati Jabar, Djuweriyah Makmun bahwa, Jaksa Pengacara Negara Bidang Datun Kejati dan Kejari di Jawa Barat selain mempunyai tugas memberikan pertimbangan hukum, terdapat juga fungsi yang lain seperti, Bantuan Hukum ( Litigasi atau Non Litigasi), tindakan Hukum Lain (Fasilitasi atau Mediasi) yang dapat dimintakan oleh PT. KCIC apabila dalam proses pengadaan tanah terdapat hambatan masalahnya berupa sengketa lahan.
Wakajati berharap, dengan adanya kesepakatan bersama ini terdapat peran aktif dari PT. KCIC untuk terus berkoordinasi dengan bidang Datun Kejati Jabar maupun Kejari terkait dengan masalah hukum yang dihadapi, sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan baik secara pre-emtif, preventif dan apabila diperlukan dapat juga dilakukan penyelesaian non litigasi ataupun litigasi.
Terakhir Wakajati Jabar mengharapkan bahwa, dengan adanya MoU ini dapat memberi nilai positif khususnya bagi PT. KCIC. (MR/Hms)
