Bandung, BEDAnews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi menjadi Narasumber dalam acara forum pengadaan PT. Indonesia Power tahun 2017 bertempat di Hotel de paviljoen Jalan RE. Martadinata No. 68 Bandung, Selasa (18/04/17).
Hadiri dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, Direktur Utama PT. Indonesia Power Sripeni Inten Cahyani, Koordinator Bidang Intelijen M. Idris F. Sihite, Kasi Penkum Raymond Ali, para Senior Leader/pejabat Pengadaan PT. Indonesia Power di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
Pada kesempatan tersebut, Kajati Jabar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi upaya pihak penyelenggara mengadakan acara seperti ini. Hal ini menunjukkan bukti wujudnya partisipasi dari PT. Indonesia Power untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek fraud sedini mungkin di lingkungan PT. Indonesia Power dan perusahaan persero lainnya.
"Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan deteksi dini agar tidak terjerat dalam proses hukum, setidaknya kegiatan ini bisa memberikan masukan tentang pemahaman dan pengetahuan, setidaknya untuk hari ini dan ke depannya akan menjadi lebih baik bagi peserta yang hadir bahwa pengadaan barang dan jasa banyak aturan normatif yang menjadi payung hukum yang harus dipedomani sehingga dapat mewujudkan PT. Indonesia Power yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan berharap bahwa upaya PT. Indonesia Power dapat menjadi contoh yang baik kepada BUMD lainnya," uap Kajati.
Kajati Jabar menghimbau kepada para peserta akan rentannya terjadi praktek fraud dalam kegiatan pengadan barang dan jasa. Selain akan menyebabkan dampak negatif kepada individual, praktek fraud akan menyebabkan kerugian kepada perusahaan dan negara. Diantara penyebab terjadinya kebocoran yang sangat besar dalam pengadaan barang dan jasa yaitu di samping tidak ditegakkannya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, juga karena diabaikannya prinsip good governance dalam pelaksanaannya maka untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek fraud di lingkungan kerja, imbuhnya.
Kajati juga menyampaikan beberapa strategi yang bisa digunakan sebagai countermeasure terhadap praktek fraud yang sarat dengan unsur pidana.
Kajati Jabar juga menekankan kepada para peserta untuk bersama-sama menghindari praktek fraud dalam bekerja dengan memahami ketentuan yang berlaku, bekerja secara profesional dengan memegang teguh prinsip dan menjaga integritas diri untuk mewujudkan lingkungan kerja yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan bebas dari praktek fraud.
"Semoga setelah ini para peserta bisa membawa pemahaman dan ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang bebas dan terhindar dari praktek fraud," pungkas Kajati. (MR/Hms)
