Bandung, BEDAnews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPR-RI di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dalam rangka untuk membangun silaturahmi sebagai bentuk kemitraan dari Komisi III DPR RI bersama jajaran penegak hukum khususnya Kejaksaan, beberapa waktu lalu.
Hadir pada kegiatan tersebut, TB Soenmandjaja dari Fraksi PKS, Daeng Muhammad dari Fraksi PAN, Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Golkar, Nawafie Saleh dari Fraksi Golkar, Risa Mariska dari Fraksi PDI-P, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Djuweriah Makmun, para Asisten dan para Kasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati memaparkan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sepanjang periode Januari s/d Mei 2017, di antaranya adalah. Program-program bidang Intelijen dalam memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pemerintah setempat dan program Jaksa Masuk Sekolah serta TP4D. Sedangkan dalam bidang Pidum, Kajati menyampaikan tindak lanjut penanganan beberapa perkara yang baru-baru ini banyak menyita perhatian masyarakat. Tidak hanya itu, Kajati turut menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 4,35 miliar.
Selanjutnya, Kajati menambahkan bahwa, Kejaksaan Tinggi telah membangun aplikasi manajemen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan terhadap aplikasi tersebut dalam Rakernas Kejaksaan tahun 2016 direkomendasikan untuk diterapkan di seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Selain itu, Kajati juga turut memaparkan tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Barat dan capaian yang telah dicapai sepanjang pelaksanaan Saber Pungli di Provinsi Jawa Barat. "Semua ini kami lakukan demi membangun citra Kejaksaan di mata masyarakat," kata Kajati.
Menanggapi pemaparan yang dilakukan oleh Kajati, masing-masing anggota DPR-RI turut menyampaikan pendapat dan saran mereka, di antaranya adalah terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang lebih menyeluruh dikarenakan penyuluhan hukum memang masih diharapkan oleh pelbagai kalangan masyarakat. Para anggota DPR-RI turut mengapresiasi adanya program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Pesantren. Diharapkan dengan adanya kedua program seperti ini mampu memberikan penerangan hukum yang lebih optimal kepada pelajar.
Selain itu, para anggota DPR-RI meminta diselenggarakan program Jaksa Masuk Desa dengan harapan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa. Sebagai penutup, para anggota Komisi 3 berharap agar pihak Kejaksaan Tinggi segera membuat perencanaan terkait pembentukan Kantor Kejaksaan di Kab. Bandung Barat dan Kab. Pangandaran dan menaikkan status Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi menjadi Kejaksaan Negeri type A.
Kunjungan kerja dan silaturrahmi oleh anggota Komisis III DPR RI tersebut merupakan bentuk kegiatan pengawasan dan monitoring yang dilakukan pada saat masa reses. Selain itu, tujuan dari kunjungan kerja dan silaturrahmi anggota Komisi III DPR RI tersebut untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menyerap masukan-masukan dari Kejaksaan sebagai mitra dari Komisi III DPR RI untuk kemajuan roda organisasi.
Diharapkan dengan adanya kunjungan dari Komisi III DPR RI ini bisa mendorong Kejaksaan untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam rangka penegakan hukum dan melaksanakan fungsi pencegahan. (MR/Hms)
