Bandung, BEDAnews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Indonesia Notary Community (INC), di Grand Pasundan Hotel pada Selasa (16/05/17). Acara tersebut bertema “Notaris dan PPAT Dalam Pusaran Tindak Pidana Pemalsuan”.
Peserta dalam acara tersebut adalah anggota Indonesia Notary Community yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah sekitar 90 orang. Selain Kajati Jabar bertindak sebagai narasumber, diantaranya Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof. Romly Atmasasmita dan DR. Syafran Sofyan dari Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
Kajati Jabar dalam paparan mengangkat judul “Majelis Kehormatan Notaris Dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum” menjelaskan, sebagai Negara Hukum, Pembangunan Hukum haruslah diarahkan tidak hanya berorientasi pada Pembuatan Hukum dan Penegakan Hukum Semata, melainkan berorientasi juga kepada pemasyarakatan Hukum untuk menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat dan salah satu bentuk kesadaran hukum masyarakat adalah dengan menggunakan Akta Otentik dan Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat atas kepemilikan memiliki fungsi mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan, sekaligus juga bagi masyarakat luas.
Selain itu, Kajati Jabar juga menyampaikan bahwa, permasalahan yang seringkali terjadi adalah Akta Notaris justru melahirkan konflik baru, sebab para pihak justru mempersoalkan Keabsahan Akta Notaris, lebih parah lagi ketika perselisihan berujung pada terjadinya pelaporan tindak pidana, ungkap Kajati.
Maka dari itu, Kajati memberikan beberapa tips diantaranya Notaris haruslah memiliki idealisme tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dimana sikap dan perilaku seorang Notaris harus mampu mencerminkan Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris.
Selain itu, sebagai profesional maka Notaris juga harus selalu meningkatkan kapabilitas dan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak dan Notaris memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya dalam kasus yang bermotif ekonomi misalnya dengan cara secara konsisten menerapkan pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak yang beritikad jahat maka itulah sebabnya mengapa perlu adanya sinergitas antara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan aparat penegak hukum, untuk mendukung proses penegakan hukum yang kondusif, sekaligus menjamin terlaksananya prinsip “equality before the law”, serta mewujudkan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan .
Diakhir penyampaian materi, Kajati Jabar menambahkan, Notaris adalah profesi yang mulia dan strategis maka dari itu Notaris sangat berperan dalam perkembangan pembangunan nasional, tutup Kajati. (MR/Hms).
